KBRN, Bengkalis : Sekolah Tinggi Islam Ekonomi Syariah (STIE) Bengkalis gelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat tema “isu dan tantangan pendirian BUM Desa berbasis syariah di kabupaten bengkalis” bertempat di aula kampus STIE Bengkalis Jalan Poros Sungai Alam kecamatan bengkalis, senin (8/7/19) pagi.
Kegiatan FGD juga turut di hadiri Dr. Akhmad Makhfud selaku pakar ekonomi syariah, Dr. Ir Conrod Hendrarto, Msc staf ahli menteri bidang pengembangan wilayah, dan Drs.Yuhelmi, Msi Kepala kantor Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten bengkalis.
Kepada RRI ketua STIE syariah bengkalis Khadijah Ishak M.Si mengatakan kegiatan ini merupakan program kerjasama dengan PMD Bengkalis khsusnya terkait dengan keinginan pemerintah daerah bengkalis untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) berbasis syariah.
“kegiatan ini merupakan program kerjasama dengan PMD dan pemerintah daerah bengkalis yang berkeinginan membentuk bumdes berbasis syariah, dan dengan FGD ini di harapkan adanya masukan dari para peserta untuk kesempurnaan peraturan yang akan di ususlkan ke pemda, adapun peserta yang ikut dalam FGD ini terdiri dari Kades, Dirut Bumdes, Pegawai PMD dan Pendamping Desa dan ISEI serta komisi I DPR RI dan MUI juga turut di undang untuk memberikan masukan terkait aturan terkait syariah” ucap Khadijah usai kegiatan FGD.
Sementara itu staf ahli menteri bidang pengembangan wilayah Dr. Ir Conrod Hendrarto, Msc, mengatakan pemerintah daerah melalui bupati bengkalis dalam hal ini memiliki inovasi yang lebih maju dengan daerah lain dalam hal pembentukan Bumdes Syariah, dan hal ini sejalan dengan rancangan kementrian yakni revitalisasi perekonomian desa, sementara untuk di Indonesia pelaksanaan berbasis syariah sudah di lakukan di beberapa daerah namun untuk bengkalis sendiri sudah mengarah membentuk dan melakukan kajian pembentukan bumdes syariah.
“ini bagus sekali , pemerintah bengkalis saat ini sudah melakukan kajian kajian tentang pembentukan bumdes syariah dan telah bekerjasama dengan perguruan tinggi, dan dari kegiatan FGD ini kita ketahui sudah ada 50 persen bumdes yang siap untuk membangun bumdes syariah dan saran kita untuk bumdes yang ada tidak perlu merubah yang ada tapi di bentuk unit usaha di bawahnya dan ini sedang dibahas di forum ini , kita sangat apresiasi itu” ungkap Conrod Hendararto staf mentri bidang pengembangan wilayah.
Selain itu dari pakar ekonomi syariah Dr. Akhmad Makhfud juga menyatakan menyambut baik keinginan pemda bengkalis untuk membentuk bumdes syariah dan hal ini menurut sesuatu yang “out of the box”.
“kita menyambut dengan baik inisiatip pemkab bengkalis yang merupakan sesuatu yang out of the box , kerena di daerah lain di Indonesia belum ada, bahkan kita pernah ke daerah aceh yang kami pikir sudah ada namun belum ada juga, dan kita juga pernah tanya dengan kementrian desa juga belum ada, dan ini terobosan baru dan masyarakat harus menyambut dengan positif walaupun itu tidak mudah dan ada banyak isu dan tantangan yang akan ditemui yang intinya adalah terobosan baru yang akan dijalankan” ucap Dr.Akhmad.
Diharapkan dengan kegiatan FGD yang laksanakan STIE Syariah Bengkalis terkait isu dan tantangan pendirian BUM Desa berbasis syariah di kabupaten bengkalis akan menemukan formula terbaik dalam pembentukanya, yang mana hari ini sangat booming konsep syariah dan daerah bengkalis yang mayoritas muslim dapat memahami konsep ekonomi syariah tersebut. (MFE)
/1dey6w4qal7a26f.jpeg)
