KBRN, Bengkalis : Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bengkalis Masuri,SH dalam Konfrensi pers,Senin 24 Februari 2020 menyampaikan kepada sejumlah wartawan bahwa Kadin yang di pilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) yang sah menurut undang-undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 1 tahun 1987 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres RI) nomor 17 tahun 2020 dalam pasal 4 secara tegas dikatakan Kadin di Indonesia hanya ada satu.
Hal ini dikatakan Masuri,SH kepada sejumlah insan pers, pertanyaan ini muncul karena pada Senin,(24/2/2020) ada yang mengatasnamakan Kadin Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan musyawarah cabang (Muscab) di gedung daerah.
Dikatakan mas Bagong panggilan akrab Masuri bahwa menyebutkan bahwa Salah satu isu yang hangat dibahas peserta Rapimnas adalah eksistensi Kadin sebagai mitra sejajar pemerintah untuk semua tingkatan, baik Kadin Indonesia, Kadin Provinsi maupun Kadin Kabupaten Kota, yang beberapa waktu belakangan ini diganggu oleh munculnya pihak-pihak yang mengatasnamakan organisasi maupun simbol yang sama dengan Kadin.
"Tentang adanya musyawarah cabang (Muscab) hari ini Nah terhadap KADIN yang ada Tentunya saya juga ikut kaget Sementara saya masih ketua aktif sampai tahun 2021 maka sesungguhnya kami tidak akan mengakui adanya Kadin lain kecuali satu saja dan hanya satu di negeri ini sesuai juga dengan surat penegasan dari ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kepada Gubernur,"kata Masuri,(24/2/2020).
Dikatakan Ketua Kadin Bengkalis, Kadin dan ketua DPD RI bersama Gubernur se-indonesia juga diminta untuk terus ditegaskan, perihal adanya sinergitas membangun ekonomi bersama Kadin Indonesia tentunya, tentunya disini Bagong berharap semua pihak bisa menyikapi perihal adanya surat penegasan itu.
"Kami tidak mengatakan yang ada ini tandingan dan atau apapun itu kami hanya tetap menyatakan Kadin hanya satu di Indonesia tidak ada yang lain dipusat ketuanya Rosan Perkasa roeslani yang telah dilantik oleh Bapak Presiden Joko Widodo ketika itu dan di Provinsi masih sah dipimpin oleh ketua pak Juni Ardianto Rachman dan sampai hari ini Bengkalis masih saya," sebut Bagong lagi di kantornya.
Untuk menyikapi adanya kesimpangsiuran ini kata Masuri selaku Ketua Kadin akan klarifikasi jangan sampai ada yang bertanya kok hari ini ada dua, Kami tidak akan mengakui adanya dualisme, karena Kadin itu satu tidak ada dua.
Sebagai pengurus Kadin haruslah dari seorang pengusaha dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh Kadin Provinsi dan terdaftar di Kadin Indonesia dari pusat.
Masuri menyebutkan lembaga profesional seharusnya bisa menyikapi Arif dan bijak,"Kadin itu masih ada di mana-mana kok Jangan sampai kita membuat sebuah kegaduhan saya pikir, tapi apapun itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah baik itu daerah Pemerintah pusat dan kita juga serahkan sepenuhnya kepada teman-teman pada dunia usaha," sebutnya.
Hal ini dikatakan Masuri,SH kepada sejumlah insan pers, pertanyaan ini muncul karena pada Senin,(24/2/2020) ada yang mengatasnamakan Kadin Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan musyawarah cabang (Muscab) di gedung daerah.
Dikatakan mas Bagong panggilan akrab Masuri bahwa menyebutkan bahwa Salah satu isu yang hangat dibahas peserta Rapimnas adalah eksistensi Kadin sebagai mitra sejajar pemerintah untuk semua tingkatan, baik Kadin Indonesia, Kadin Provinsi maupun Kadin Kabupaten Kota, yang beberapa waktu belakangan ini diganggu oleh munculnya pihak-pihak yang mengatasnamakan organisasi maupun simbol yang sama dengan Kadin.
"Tentang adanya musyawarah cabang (Muscab) hari ini Nah terhadap KADIN yang ada Tentunya saya juga ikut kaget Sementara saya masih ketua aktif sampai tahun 2021 maka sesungguhnya kami tidak akan mengakui adanya Kadin lain kecuali satu saja dan hanya satu di negeri ini sesuai juga dengan surat penegasan dari ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kepada Gubernur,"kata Masuri,(24/2/2020).
Dikatakan Ketua Kadin Bengkalis, Kadin dan ketua DPD RI bersama Gubernur se-indonesia juga diminta untuk terus ditegaskan, perihal adanya sinergitas membangun ekonomi bersama Kadin Indonesia tentunya, tentunya disini Bagong berharap semua pihak bisa menyikapi perihal adanya surat penegasan itu.
"Kami tidak mengatakan yang ada ini tandingan dan atau apapun itu kami hanya tetap menyatakan Kadin hanya satu di Indonesia tidak ada yang lain dipusat ketuanya Rosan Perkasa roeslani yang telah dilantik oleh Bapak Presiden Joko Widodo ketika itu dan di Provinsi masih sah dipimpin oleh ketua pak Juni Ardianto Rachman dan sampai hari ini Bengkalis masih saya," sebut Bagong lagi di kantornya.
Untuk menyikapi adanya kesimpangsiuran ini kata Masuri selaku Ketua Kadin akan klarifikasi jangan sampai ada yang bertanya kok hari ini ada dua, Kami tidak akan mengakui adanya dualisme, karena Kadin itu satu tidak ada dua.
Sebagai pengurus Kadin haruslah dari seorang pengusaha dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh Kadin Provinsi dan terdaftar di Kadin Indonesia dari pusat.
Masuri menyebutkan lembaga profesional seharusnya bisa menyikapi Arif dan bijak,"Kadin itu masih ada di mana-mana kok Jangan sampai kita membuat sebuah kegaduhan saya pikir, tapi apapun itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah baik itu daerah Pemerintah pusat dan kita juga serahkan sepenuhnya kepada teman-teman pada dunia usaha," sebutnya.
_(22)/miyoc4hcqlrt0a6.jpeg)
/e7z4mrtqlvtv1ht.jpeg)
