Keuangan

Aturan Pajak Baru AS untuk Industri Kripto

Oleh: Gunawan Editor: Teuku Haris Fadhillah 30 Jun 2024 - 21:33 Banda Aceh

KBRN, Banda Aceh : Departemen Keuangan AS telah merilis aturan pajak baru untuk broker kripto yang mulai berlaku 1 Januari 2025. Aturan ini mencakup persyaratan pelaporan pajak untuk transaksi aset digital, mirip dengan proses untuk perusahaan investasi tradisional.

Broker kripto harus melaporkan pergerakan aset dan keuntungan pelanggan. IRS fokus pada platform kustodian seperti Coinbase dan Kraken, sementara platform non-kustodian mendapatkan kelonggaran sementara. Aturan ini memberi waktu tambahan bagi wajib pajak kripto untuk menyelesaikan pelaporan tahun 2024 sebelum aturan baru diberlakukan.

Menurut laporan, aturan baru akan dimulai 1 Januari 2025, memberi wajib pajak kripto satu tahun tambahan untuk menyelesaikan pengembalian 2024 mereka. IRS menetapkan bahwa platform perdagangan, layanan dompet yang dihosting, dan kios aset digital harus melaporkan pergerakan aset dan keuntungan pelanggan mereka. Aturan baru ini tidak mencakup aktivitas perusahaan kripto non-kustodian, yang akan diatur kemudian.

IRS menyatakan bahwa platform kripto populer yang menangani mayoritas transaksi tidak dapat menunggu lebih lama lagi untuk aturan ini. Namun, beberapa masalah perlu studi lebih lanjut sebelum aturan lain diterapkan, dengan aturan sisa dijadwalkan keluar akhir tahun ini.

Pengumuman ini memberikan waktu bagi broker untuk menyelesaikan dokumen mereka sebelum pelaporan dan pelacakan aset dimulai pada platform mereka. IRS tidak memerlukan pelaporan untuk sebagian besar penjualan stablecoin rutin dan menetapkan ambang batas tahunan untuk hasil NFT sebelum pelaporan.

Aturan baru ini memastikan bahwa perusahaan kripto harus mematuhi persyaratan pelaporan yang lebih ketat, mirip dengan perusahaan investasi tradisional, termasuk pengisian Formulir 1099-DA. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri kripto yang terus berkembang. Wajib pajak kripto harus memanfaatkan waktu tambahan ini untuk mempersiapkan diri sebelum aturan baru berlaku pada awal 2025.(sumber:coinedition.com)