KBRN, Bengkulu : Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin, (2/3/2020) menerima kedatangan perwakilan Forum Komunikasi Guru Diklat Cakep (FKGDC) se-Provinsi Bengkulu.
Kedatangan perwakilan FKGDC itu menyampaikan fakta lapangan yang terkesan selama ini tersembunyi. Dimana dari sebanyak 44 Kepala Sekolah (Kepsek) SMA/SMK yang dilantik belum lama ini, disebutkan belum melaksanakan Diklat Cakep.
Dalam kesempatan itu, Ketua FKGDC se Provinsi Bengkulu Safrudin, MPd menyebutkan, sesuai aturan Kemendikbud tidak diperbolehkan mengangkat seorang Kepsek tanpa terlebih dahulu mengikuti Diklat Cakep.
Mengingat jika dibiarkan tetap menjabat sebagai kepsek, bahkan sampai Ujian Nasional (UN) nanti, yang bersangkutan tidak diperbolehkan menanda tangani ijazah anak murid.
Kemudian imbas lainnya, Kepsek itu tidak diperbiolehkan mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah
“Kebijakan yang telah diambil sebelumnya, akan sistematis terhadap pendidikan. Makanya kita mendesak agar kebijakan itu ditinjau ulang kembali,” kata Safrudin.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler menjelaskan, berpijak dari laporan tersebut, pihaknya tidak mempermasalahkan siapa saja yang dilantik menjadi kepsek SMA/SMK, asalkan memenuhi persyaratan undang-undang.
Untuk itu jika benar laporan dari FKGDC se Provinsi Bengkulu tidak segera dirubah, dikawatirkan akan menimbulkan masalah bagi dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu.
“Saran kami dari Komisi IV DPRD Provinsi kepada Gubernur serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi, segera ganti Kepsek itu dengan yang sudah Diklat Cakep. Siapapun orangnya silakan, asalkan memenuhi aturan berlaku,” pungkas Dempo singkat.
Sementara secara terpisah, Kepala Dinas Dikbud Provinsi, Budiman Ismaun ketika dikonfirmasi belum memberikan keterangannya seputar informasi yang disampaikan perwakilan FKGDC se Provinsi Bengkulu ke DPRD Provinsi Bengkulu.
/1dey6w4qal7a26f.jpeg)
