KBRN, Bengkulu : Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief menyambut baik tuntasnya masalah pembebasan lahan dalam rencana pembangunan jalan tol Palembang-Bengkulu, sehingga untuk pengerjaan fisik pembangunannya telah bisa dilaksanakan pada awal April 2020 ini.
Apalagi pihak PT Hutama Karya selaku perusahaan konstruksi berskala internasional yang menggarap proyek jalan sepanjang 329 Kilometer ini,telah mengestimasikan pekerjaan ditargetkan selesai pada tahun 2023.Sehingga harapannya memperpendek jarak tempuh Bengkulu-Palembang hanya tiga jam bila melaju dengan kecepatan 100 km/jam.
"Soal ganti rugi ini memang terpenting di samping pembangunan jalan tolnya sendiri, karena pembangunan ini untuk masyarakat, jadi jangan sampai merugikan masyarakat. Saya dan tentu saja warga Bengkulu dan Palembang patut bersyukur kalau memang masalah ganti rugi lahan itu sudah beres," kata Riri, Kamis (19/3/2020).
Untuk diketahui, jalan tol yang memiliki panjang 329 Kilometer tersebut bakal melintasi rute Inderalaya-Muaraenim sepanjang 119 Kilometer, Muaraenim-Lubuklinggau 112 Kilometer, dan Lubuklinggau Bengkulu 98 Kilometer dengan perkiraan biaya pembangunan mencapai Rp. 80 triliun.
"Semoga pembangunan jalan tol ini dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara pemanfaatan bahan-bahan berkualitas dari daerah tempat jalan tol dibangun, serta pelibatan pengusaha lokal yang kredibel," ujarSenator Riri.
Data terhimpun, tahun 2020 PT Hutama Karya menargetkan pembangunan di zona satu dan zona dua selesai sepanjang 25 kilometer dengan pertimbangan bahwa jalan tol ini menjadi target proyek nasional skala prioritas.
"Yang terpenting seiring jalan tol ini terbangun, harus ada perhatian dari daerah agar jalan-jalan lainnya juga terbangun guna menunjang tumbuhnya perekonomian daerah," sampai Senator Bengkulu ini.
Selain itu proyek ini bersinergi dengan Tol Trans Sumatera ini juga akan menghubungkan Pekanbaru-Padang dan Tol Tebing Tinggi-Sibolga. Sedangkan seluruhnya ditargetkan bisa selesai pada 2023 kelak, dengan total anggaran mencapai Rp476 triliun.
Oleh karena itu Gubernur dan para bupati diminta, untuk membantu proses pembebasan lahan agar permasalahannya lekas diselesaikan.
"Apresiasi saya untuk pemerintah pusat atas proyek ini. Ke depan tentu sama-sama kita harapkan lebih banyak lagi proyek serupa di bidang yang lain, baik di bidang perkeretaapian, pelabuhan, bandara dan lain-lain agar Bengkulu dapat terhubung dengan lebih banyak provinsi," demikian Riri.
