KBRN, Bengkulu : Sebanyak 150 rumah sakit yang telah ditunjuk Pemerintah sebagai rujukan penanganan kasus virus corona atau Covid 19 di negeri ini, termasuk di Bengkulu diingatkan untuk selalu siap siaga.
Bahkan jika ada pasien yang masuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan atau ODP dan Pasien Dalam Pengawasan atau PDP serta positif, bisa langsung ditangangani sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
“Sebagian besar kami dari legislatif tepatnya Komisin IX DPR RI sudah mengecek kesiapan dari sejumlah rumah sakit tersebut, meski dinilai sudah baik, namun masih perlu ada perbaikan lagi, seperti, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan di rumah sakit yang disebutkan masih kekurangan,” ungkap Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati, ketika dimintai tanggapannya terkait kebijakan Pemerintah dalam upaya pencegahan kasus Covid 19.
Menurut politisi perempuan PDIP ini, sudah cukup baiknya upaya pencegahan yang dilakukan Pemerintah, termasuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama pihak terkait, dicontohkannya, di pintu masuk jalur udara bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, terlihat petugas kesehatan selalu siap siaga memantau setiap orang yang datang, dan diwajibkan perindividu mengisi data diri.
Hanya saja baiknya itu, disebutkannya, tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan ditempat lain, yang perlu dibenahi secara bersama-sama.
“Upaya pencegahan dini di pintu masuk Bengkulu sudah sangat bagus. Tapi saya pantau ditempat lain masih ada yang longgar. Begitu juga di wilayah perkantoran ataupun fasilitas umum lainnya yang perlu dibenahi, seperti penyiapan sanitaser dan pemeriksaan suhu tubuh masyarakat. Sehingga dengan melengkapi peralatan tersebut, upaya bersama-sama mengatasi kasus Covid 19 ini, benar-benar terlaksana dengan baik khususnya di Bengkulu,” imbuhnya, Senin, (23/3/2020).
Selain itu Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Bengkulu ini juga mengingatkan lagi, Pemerintah yang saat ini sedang membeli alat kesehatan (alkes) untuk penanganan kasus corona virus ke luar, agar Bengkulu jangan sampai tidak kebagian.
Apalagi sebelumnya diyakini Pemerintah sudah merencanakan ke 34 wilayah provinsi di Indonesia, akan mendapatkan alkes sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Kita dari DPR RI bersifat mengingatkan saja kepada Pemerintah, jangan satu daerah pun di wilayah NKRI yang tidak menerima bantuan alkes nantinya. Mengingat kasus Covid 19 ini sudah mendunia, sehingga memang perlu penanganan secara bersama-sama,” terangnya.
Lebih lanjut ditambahkan, sejalan dengan himbauan agar masyarakat bisa berdiam diri dirumah masing-masing, pemeirntah sudah harus mulai memikirkan untuk memberikan bantuan sembako, sebagai bentuk kompensasi.
Pasalnya kebijakan tersebut secara tidak langsung memang memberikan banyak dampak, terutama dampak ekonomi yang akhirnya berpengaruh juga pada kesejahteraan masyarakat.
“Sejak imbauan tersebut dikeluarkan saya banyak menerima keluhan dari masyarakat, terutama dari kelompok pedagang. Para pedagang menyebut kondisi pasar sepi karena masyarakat lebih memilih berada di rumah ketimbang berbelanja ke pasar. Itu lah sebaiknya pemerintah memang memberikan sembako bagi masyarakat. Seperti pedagang mau berdagang tidak bisa karena pasar sepi. Mereka mengeluh dan mengibaratkan pasar seperti kuburan," tutup Elva.
/1dey6w4qal7a26f.jpeg)
