KBRN, Bengkulu : Untuk menyelamatkan perekonomian di Provinsi Bengkulu yang melemah akibat imbas dari Corona Virus Disease atau Covid 19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta segera merealisasikan dana APBD tahun 2020.
Mengingat berdasarkan data statistik, realisasi APBD sangat besar pengaruhnya terhadap roda perekonomian daerah dan masyarakat.
Pernyatan itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM, ketika menyikapi kondisi perekonomian masyarakat dan daerah mulai menunjukan pelemahan.
Menurut politisi Golkar Bengkulu ini, dengan intruksi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat yang sudah ditindak-lanjuti Pemprov dan Kabupaten/Kota terkait wabah Covid-19ini, sudah memberikan dampak terhadap melemahnya perekonomian ditengah-tengah masyarakat. Sehingga ketika ini tidak disikapi, bisa-bisa ekonomi masyarakat kian terpuruk kedepannya.
"Jadi kita menyarankan,Pemprov mulai dari sekarang perlu menggenjot realisasi kegiatan-kegiatan yang sudah dialokasikan dalam APBD tahun ini. Artinya, mana alokasi yang bisa segera direalisasikan dan pencairannya juga bisa berlangsung cepat, disegera laksanakan. Supaya perekonomian masyarakat tidak benar-benar terpuruk akibat wabah Covid-19 ini. Apalagi dengan realisasi kegiatan itu, juga berdampak terhadap pembangunan daerah," jelas Sumardi, Senin, (23/3/2020).
Diakuinya, dari pantauan pihaknya di daftar lelang melalui online yang dilakukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi, masih sangat minim kegiatan yang dilelang.
Oleh karena itu ia kembali mengibgatkan, Pemprov harus mengejar untuk segera tayang, sehingga realisasi kegiatan bisa cepat dilaksanakan. Terlebih jika nantinya masa tanggap Covid-19 ini diperpanjang.
“Diharapkan mewabahnya Covid 19 ini tidak sampai berdampak pada pembangunan, meski Aparatur Sipil Negara (ASN) kerja dari rumah. Mudah-mudahan Gubernur ada solusi cepat bisa mengatasi permasalahan belum berjalannya program pembangunan di Bengkulu ini, karena usulan lelang yang masuk sebagian kecil baru untuk perencanaan,” kata Sumardi.
Sementara sebelumnya, Gubernur Rohidin Mersyah menyatakan, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemprov sudah diingatkan untuk segera menyampaikan paket lelang pengadaan barang dan jasa ke UKPBJ, meski saat ini sebagian kecil sudah masuk. Apalagi saat ini sudah memasuki minggu terakhir Maret 2020.
“Saya sudah tekankan kepada Kepala OPD, untuk segera menyampaikan usulan lelang, karena jika tidak dari sekarang disampaikan, dikawatirkan akan kembali terlambat. Kita tidak inginkan begitu lagi,” pungkas Gubenur.
