KBRN, Palangka Raya:Semua proses tahapan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak diawasi oleh Desk Pilkada yang telah dibentuk. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Pramono, selaku leading sector Desk Pilkada Kalteng mengatakan sekretariat Desk Pilkada ditempatkan di kantor gubernur.
“Desk Pilkada satu kesiapan ke tahapan-tahapan KPU kita monitor terus. Sekarang kan masih dalam tahap pembentukan PPS dan PPK,” ujarnya pada Kamis (6/2/2020). Lebih lanjut dikatakan Agus, saat ini sedang diupayakan maksimalisasi perekaman KTP elektronik agar hak pemilih dapat terakomodir.
Kepala Badan Kesbangpol Kalteng ini menambahkan pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga menjadi perhatian Desk Pilkada. Pada Pemilu 2019 lalu, jumlah TPS se-Kalimantan Tengah sebanyak 8.079 TPS. Jumlah ini akan dikurangi menjadi sekitar 5 ribu sampai 6 ribu TPS karena jumlah maksimal pemilih di satu TPS yang dulunya hanya 300 pemilih, sekarang dinaikkan menjadi maksimal 800 pemilih per TPS.
Agus juga mengoreksi anggapan bahwa Kalteng termasuk daerah rawan Pilkada. Menurutnya Kalteng tidak termasuk wilayah zona merah karena masyarakatnya sudah terbiasa dengan perbedaan.
Bahkan Kepala Badan Kesbangpol Kalteng ini mengatakan dalam satu rumah berbeda pilihan merupakan hal biasa. Agus mengatakan tidak pernah terjadi di Kalimantan Tengah karena adanya perbedaan pilihan sampai akhirnya terjadi kasus pidana atau hal-hal yang mengganggu aktivitas masyarakat umum.
Diharapkan, suasana kondusif dan iklim demokrasi yang sudah baik di Kalimantan Tengah terus terjaga khususnya dalam kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng periode 2021-2026.
