KBRN, Palangka Raya : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah Harmain Ibrohim mengatakan, bakal ditundanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, dana sisa yang belum terpakai sekitar 60 persen, sepakat siap dikembalikan.
Menurutnya, anggaran untuk menjalankan tahapan tersebut jika perlu untuk penanganan Virus Corona sangat penting.
"Turut mencegah penyebaran Covid-19 amat penting, sehingga mereka mengikuti pula instruksi jika akan dikembalikan, untuk sementara baru 40 persen yang sudah terpakai," katanya, di kantor KPU Kalteng, Kamis (02/4/20).
Lanjut dia, kondisi ini seturut pula instruksi KPU RI ketika mengadakan rapat bersama di pusat, antara Kemendagri, Komisi II DPR RI, Bawaslu dan DKPP, Senin lalu.
Menurut dia, dari situ pula perbincangan penundaan Pilkada serentak jadi bagian utama pertemuan. Mereka pun, di daerah mendukung apa yang telah dihasilkan yang merupakan kebijakan pemerintah bersama.
"Hasil pembicaraan itu, kami KPU Kalteng harus ikuti," ujarnya.
Dia meminta, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) untuk tahapan pemilihan juga ditunda atau dihentikan, terutama yang dibiayai dengan NPHD.
Meski begitu, sosialisasi tetap dilaksanakan sebagai tugas rutin kelembagaan KPU dan peran serta dalam penyampaian dan edukasi tetang pencegahan penyebaran Covid-19 tersebut, melalui laman dan optimalkan medsos.
"KPU sedang menyiapkan petunjuk penundaan dan mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban NPHD yang sudah digunakan, untuk direalokasi oleh pemda," kuncinya.
Langkah ini didukung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Wiyatno mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk penundaan pemilihan itu sangat tepat sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
"Saya juga sangat mendukung sisa anggaran pilkada 2020 ditarik dan dialihkan untuk penanganan virus mematikan ini, masalah ini tidak main main, kita utamakan penanganan covid 19 ini, demi keselamatan manusia, pilkada nomor dua" ucapnya dengan nada tegas.
Mereka, tambah politisi PDIP, sebagai legislatif pun, besar peluangnya memberi persetujuan dari maksud digesernya anggaran itu.
"Jika itu bagi kepentingan masyarakat, kami dengan eksekutif sebagai penyelenggara daerah, bersama menata kembali lewat APBD-Perubahan 2020 pun APBD induk 2021," tutupnya.
Menurutnya, anggaran untuk menjalankan tahapan tersebut jika perlu untuk penanganan Virus Corona sangat penting.
"Turut mencegah penyebaran Covid-19 amat penting, sehingga mereka mengikuti pula instruksi jika akan dikembalikan, untuk sementara baru 40 persen yang sudah terpakai," katanya, di kantor KPU Kalteng, Kamis (02/4/20).
Lanjut dia, kondisi ini seturut pula instruksi KPU RI ketika mengadakan rapat bersama di pusat, antara Kemendagri, Komisi II DPR RI, Bawaslu dan DKPP, Senin lalu.
Menurut dia, dari situ pula perbincangan penundaan Pilkada serentak jadi bagian utama pertemuan. Mereka pun, di daerah mendukung apa yang telah dihasilkan yang merupakan kebijakan pemerintah bersama.
"Hasil pembicaraan itu, kami KPU Kalteng harus ikuti," ujarnya.
Dia meminta, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) untuk tahapan pemilihan juga ditunda atau dihentikan, terutama yang dibiayai dengan NPHD.
Meski begitu, sosialisasi tetap dilaksanakan sebagai tugas rutin kelembagaan KPU dan peran serta dalam penyampaian dan edukasi tetang pencegahan penyebaran Covid-19 tersebut, melalui laman dan optimalkan medsos.
"KPU sedang menyiapkan petunjuk penundaan dan mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban NPHD yang sudah digunakan, untuk direalokasi oleh pemda," kuncinya.
Langkah ini didukung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Wiyatno mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk penundaan pemilihan itu sangat tepat sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
"Saya juga sangat mendukung sisa anggaran pilkada 2020 ditarik dan dialihkan untuk penanganan virus mematikan ini, masalah ini tidak main main, kita utamakan penanganan covid 19 ini, demi keselamatan manusia, pilkada nomor dua" ucapnya dengan nada tegas.
Mereka, tambah politisi PDIP, sebagai legislatif pun, besar peluangnya memberi persetujuan dari maksud digesernya anggaran itu.
"Jika itu bagi kepentingan masyarakat, kami dengan eksekutif sebagai penyelenggara daerah, bersama menata kembali lewat APBD-Perubahan 2020 pun APBD induk 2021," tutupnya.
/e7z4mrtqlvtv1ht.jpeg)
