KBRN, Banda Aceh : Penjabat (Pj) Gubernur Aceh diwakili Plh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Aceh, Yusrizal, membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting, di Hotel Hermes Palace, Selasa, (02/04/2024).
Acara yang mengusung tema 'Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas' itu diawali dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama stake holder guna menjalan kan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Aceh yakni, antara Bina Keluarga Balita (BKB) BKKBN, Posyandu, PAUD HI, UIN Ar-Raniry, dan Pemerintah Aceh melalui Dinas terkait.
Dalam sambutan PJ Gubernur yang dibacakan Yusrizal menyampaikan, upaya pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, serta percepatan penurunan stunting, tidak bisa dikerjakan sendiri, melainkan, harus berkolaborasi dan bersinergi secara terintegrasi dengan lintas pemangku kepentingan, sehingga dapat dicapai secara maksimal.
Sebab itu, ia menilai Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Lembaga Negara Non Kementerian yang diamanahkan untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggarakan keluarga berencana, berperan penting terhadap pencapaian 7 Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
"Untuk mendukung percepatan pelaksanaannya, Pemerintah Aceh, telah membentuk Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat gampong di seluruh Aceh, serta membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang meliputi bidan desa, kader PKK dan Kader KB," kata Yusrizal.
Menurutnya, dengan keberadaan TPK dan TPPS di tingkat gampong, dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam menyusun program dan melakukan pendampingan pada sasaran atau keluarga beresiko stunting, sehingga target penurunan stunting baik secara nasional sebesar 14 persen serta untuk Provinsi Aceh sebesar 19,8 persen dapat tercapai di tahun ini.
"Ini menjadi PR kita bersama, mengingat capaian Aceh pada tahun 2022 berdasarkan SSGI sebesar 31,2 persen dan pada tahun 2023 berdasarkan SKI sebesar 29,4 persen atau hanya mengalami penurunan 1,8 persen," pungkasnya.
Sementara itu, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Mellani Subarni, dalam materi yang ia sampaikan mengajak semua kalangan terkait memaksimalkan pelayanan terhadap anak, baik tentang kesehatan, pendidikan, pengasuhan, pembinaan moral dan emosional, perlindungan terhadap kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi terhadap anak itu sendiri.
Semua jenis layanan itu, kata Mellani, ada di Posyandu, PAUD dan BKB. Jadi agar pelayanan menjadi terfokus, berkualitas serta lebih tepat sasaran, maka perlu dilakukan secara beriringan daripada dijalankan secara parsial, sehingga menjadi tidak efektif.
/plb4q0vu59mb3o6.jpeg)
/1dey6w4qal7a26f.jpeg)
