KBRN, Kendal : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong pelaku UMKM agar produknya bisa masuk dalam sistem Katalog Elektronik. Dengan demikian, maka bisa bertransaksi di APBN dan APBD.
Kepala LKPP, Hendrar Prihadi mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi tentang pengadaan melalui Katalog Elektronik. Seperti kegiatan yang difasilitasi anggota Komisi XI DPR RI, Alamudi Dimyati Rois di Gedung Pertemuan Aldila Resto, Rabu (3/4/2024) sore.
"Kegiatan ini kemitraan dengan Komisi XI DPR RI, kami sosialisasi lewat Santri Preneur, supaya mandiri dengan motivasi. Sehingga bisa mengembangkan produknya dan bisa bertransaksi di APBN dan APBD," harapnya.
Dikatakan, pengadaan barang dengan sistem Katalog Elektronik ini lebih simpel, mudah dan cepat. Bahkan sistem pembayaran bisa lewat aplikasi ini.
"Pengadaan barang di pemerintahan kan terkesan sulit dan ribet. Tapi sekarang dengan sistem Katalog Elektronik menjadi simple, maka perlu disosialisasikan," katanya.
Lebih lanjut dikatakan, data di LKPP per akhir tahun 2023, jumlah produk yang masuk dalam Katalog Elektronik mencapai 7,5 juta lebih. Sedangkan angka transaksi sudah mencapai Rp197 triliun lebih sedangkan targetnya 500 trilliun tahun ini.
Hendrar melanjutkan Melalui sistem Katalog Elektronik ini sudah ada sekitar 91 persen produk dalam negeri. Sedangkan untuk produk UMKM yang sudah masuk sekitar 41 persen.
"Bagi para pelaku UMKM, dengan sistem Katalog Elektronik ini menjadi peluang untuk bersama-sama naik kelas. Sehingga masyarakat makin sejahtera," katanya.
Salah satu pelaku UMKM, Wiji Astuti mengatakan, saat ini pun produk batiknya sudah mendapatkan pesanan lewat Katalog Elektronik. "Pesanan yang lewat Katalog Elektronik ini sudah ada, dari LKPP," ujarnya. (faiz)
/e7z4mrtqlvtv1ht.jpeg)
