KBRN, Jakarta: Presideen Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintahannya akan mulai menyiapkan transisi kepada pemerintahan baru. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024
"Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Akan kita siapkan karena sekarang MK sudah (memutus), tinggal nanti penetapan oleh KPU besok ya," kata Presiden usai meresmikan rekonstruksi infrastruktur pascagempa dan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Sulawesi Barat (Sulbar), di SMKN 1 Rangas, Kabupaten Mamuju, Selasa (23/4/2024).
Dengan adanya putusan tersebut, Presiden juga mengajak semua pihak untuk bersatu kembali demi membangun Indonesia. "Karena faktor eksternal geopolitik betul-betul menekan ke semua negara, saatnya bersatu, bekerja, membangun negara kita," ujarnya.
Presiden pun mengatakan, pemerintah menghormati putusan MK. Selain itu, menurutnya putusan ini juga penting karena membuktikan segala tuduhan kepada pemerintah terkait Pemilu 2024 tidak terbukti.
"Seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah, ini," ujarnya.
Hal yang sama disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. Menurutnya, pemerintah segera menyiapkan transisi pemerintahan kepada presiden dan wakil presiden terpilih.
"Pemerintah akan segera menyiapkan dan mendukung penuh proses transisi pemerintahan kepada presiden dan wakil presiden terpilih," ujar Ari dalam pesan singkat yang diterima rri.co.id, Senin (22/4/2024) malam.
Ari mengatakan, Presiden Joko Widodo selaku Kepala Pemerintahan tentu menghormati putusan MK. Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang bersifat final dan mengikat.
Selain menyiapkan transisi pemerintahan, Ari mengatakan, pemerintah juga tetap berkomitmen menyelesaikan seluruh program kerjanya. Karena program kerja tersebut telah dicanangkan untuk diselesaikan hingga akhir masa pemerintahan pada bulan Oktober 2024 mendatang.
/97yd3p9i6e6i159.jpeg)
