KBRN, Denpasar : Malaria merupakan masalah bersama yang memerlukan dukungan dari lintas sektor terkait. Semisal masalah lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangbiakan dan perindukan nyamuk malaria. Seperti pertambakan yang terbengkalai, persawahan, rawa-rawa, lagun dan lainnya.
Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan RI Nila Farid Moeloek dalam kegiatan Peringatan Hari Malaria Sedunia tahun 2019 di Desa Budaya Kertalangu, Kota Denpasar, Senin ( 13/5/2019).
Dikatakan, mempercepat penanganganan kasus malaria perlu upaya dari masing-masing daerah melalui kearifan lokalnya untuk mendukung program eleminasi malaria.
"Saya perlukan dukungan kearifan lokal itu, saya ga bisa bilang satu strategi dari Sabang sampai Merauke. Di Maluku Kepulauan, tadi kan saya cerita Madura saja ada pulaunya gitu. Jadi kita memang minta kearifan lokal dari masing-masing daerah. Kayak di Ternate kan beliau membuat taneman-taneman pengusir nyamuk," ucapnya.
Farid Moeloek mengatakan,mewujudkan Indonesia bebas malaria pada tahun 2030 memerlukan momitmen dari kepala daerah. Karena itulah dalam acara ini juga diisi dengan penandatanganan komitmen 7 Gubernur dan 11 kabupaten/kota mewujudkan wilayahnya bebas malaria.
Sementara untuk mewujudkan lingkungan yang sehat sehingga jauh dari malaria, menurutnya memerlukan peran dari tim penggerak PKK . Guna memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu cara mencegah malaria dengan menjaga kesehatan lingkungan serta menanam tanaman yang anti nyamuk seperti lavender, Sereh dan sebagainya.
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono mengakui, ada 5 propinsi yang sama sekali belum bisa mengeleminasi malaria yaitu Papua, Papua Barat, Maluku Utara , Maluku, dan NTT.
Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir dalam acara tersebut mengajak Kepala Daerah berkomitmen mengeliminasi Malaria.
"Mendukung penuh, makanya kami dilibatkan kan dalam konteks penganggaran. Mengingatkan daerah menganggarkan harus disetujui, harus ada program untuk malaria," ujarnya.
Tjahyo Kumolo mengatakan, berdasarkan penjelasan Dirjen Bina Bangda (Bina Pembangunan Daerah) Kemendagri, bahwa rencana akhir RPJMD Sumatera Selatan misalnya mengeluarkan eliminasi Kabupaten/kota serta memasukkan dalam peta eliminasi tahun 2014-2020. Ia berharap hal ini diikuti Pemda kabupaten/Kota lainnya untuk mempercepatkan Indonesia Bebas Malaria.
/97yd3p9i6e6i159.jpeg)
