KBRN, Jakarta : Seorang mahasiswi asal Hong Kong yang sedang melanjutkan studi di Emerson College menjadi bahan bully semua siswa asal China di Boston, Amerika Serikat (AS).
Frances Hui, begitu nama gadis manis berkulit putih yang dalam kesehariannya menjadi seorang penulis di media kampusnya tersebut. Namun dirinya menyatakan tidak takut dengan bully maupun ancaman dari sesama siswa asal China yang berada di sana.
Sebenarnya ada apa sih? Apa yang telah dilakukan Hui sehingga ia menjadi sasaran bully bahkan kemarahan sesama anak bangsanya?
Hui mempermasalahkan bahwa Pemerintah China mengharuskan semua warga Hong Kong sebagai wilayah otonomi mereka, menyatakan diri (termasuk Hui) berasal dari China. Itu terbukti saat ia terlibat adu mulut dengan seorang pria China daratan di Boston, yang tidak suka saat Hui tidak berkata bahwa dirinya dari China.
“Dia terus mengatakan kepada saya, 'Anda orang Cina, Anda perlu memperbaiki identitas Anda'. Saya merasa sangat terhina. Identitas benar-benar pribadi," kata Hui, seperti dilansir The Washington Post, Sabtu (25/5/2019).
Akhirnya, untuk mengekspresikan kekesalannya, Hui menulis sebuah kolom di media kampus Emerson, dengan judul "Saya dari Hong Kong, bukan China". Bahkan ia mengawali tulisannya dengan sebuah kalimat provokatif, yang artinya ia berasal dari kota yang dimiliki oleh sebuah negara yang bukan miliknya. Tulisan itu sama artinya dengan Hui tidak mengakui bahwa Republik Rakyat China merupakan negaranya.
Seperti diketahui, Hong Kong merupakan negara koloni yang sudah diserahterimakan Kerajaan Inggris kepada pemerintah China pada 1997 silam. Dan hal itulah yang menjadi perdebatan di sana hingga saat ini.
Sontak, tulisan Hui di media kampus langsung disikapi sangat keras oleh para siswa yang berasal dari China. Mereka tersinggung ada warga negara yang tidak mengakui negaranya sendiri. Kemarahan semakin membesar dan bergelombang, diikuti serangan berupa ancaman terhadap Frances Hui.
Hong Kong adalah refleksi dari 'satu negara dua sistem'. Mengapa demikian? China merasa Hong Kong merupakan bagian wilayahnya dengan sistem pemerintahan berbentuk otonomi, yang tetap tunduk dalam bagian besar wilayah negara China.
Akan tetapi, prinsip yang dipegang China menjadi bertolak belakang, karena berdasarkan persyaratan penyerahan dari Inggris sebelumnya, Hong Kong harus dijamin memiliki tingkat otonomi tinggi, sehingga memungkinkan wilayah tersebut mempertahankan sistem politik, peradilan dan ekonominya sendiri hingga 2047.
Pada 2014 sempat pecah gelombang demonstrasi pembebasan Hong Kong, namun Beijing sekali lagi meredam semua itu, lantas memperkuat cengkeramannya pasca aksi unjuk rasa besar-besaran dari warga pro-demokrasi di Hong Kong. Aksi pada 2014 itu merupakan pembangkangan besar-besaran terhadap Partai Komunis Tiongkok selama beberapa dekade terakhir.
Karena begitu kuat kontrol yang dilakukan pemerintah Tiongkok pasca aksi besar-besaran itu, dalam beberapa bulan terakhir, pengadilan Hong Kong telah menuntut dan memenjarakan para pemimpin gerakan pro-demokrasi hingga 16 bulan. Bahkan pada Kamis, 23 Mei 2019 kemarin, pengadilan banding Hong Kong tidak mengabulkan permohonan pemimpin aktivis pro-demokrasi, Joshua Wong (22), sehingga anak muda tersebut harus kembali ke penjara.
Tahun lalu, sebuah partai yang mengadvokasi kemerdekaan Hong Kong dilarang, dan seorang editor senior Financial Times diusir keluar Hong Kong karena diduga mendukung gerakan pemisahan Hong Kong dari Tiongkok.
Bahkan pemerintah Hong Kong juga terus mendorong penguatan cengkeraman Beijing terhadap wilayah mereka dengan mengesahkan RUU yang mengatur bahwa penghinaan terhadap lagu kebangsaan China merupakan sebuah pelanggaran pidana berat.
Frances Hui, begitu nama gadis manis berkulit putih yang dalam kesehariannya menjadi seorang penulis di media kampusnya tersebut. Namun dirinya menyatakan tidak takut dengan bully maupun ancaman dari sesama siswa asal China yang berada di sana.
Sebenarnya ada apa sih? Apa yang telah dilakukan Hui sehingga ia menjadi sasaran bully bahkan kemarahan sesama anak bangsanya?
Hui mempermasalahkan bahwa Pemerintah China mengharuskan semua warga Hong Kong sebagai wilayah otonomi mereka, menyatakan diri (termasuk Hui) berasal dari China. Itu terbukti saat ia terlibat adu mulut dengan seorang pria China daratan di Boston, yang tidak suka saat Hui tidak berkata bahwa dirinya dari China.
“Dia terus mengatakan kepada saya, 'Anda orang Cina, Anda perlu memperbaiki identitas Anda'. Saya merasa sangat terhina. Identitas benar-benar pribadi," kata Hui, seperti dilansir The Washington Post, Sabtu (25/5/2019).
Akhirnya, untuk mengekspresikan kekesalannya, Hui menulis sebuah kolom di media kampus Emerson, dengan judul "Saya dari Hong Kong, bukan China". Bahkan ia mengawali tulisannya dengan sebuah kalimat provokatif, yang artinya ia berasal dari kota yang dimiliki oleh sebuah negara yang bukan miliknya. Tulisan itu sama artinya dengan Hui tidak mengakui bahwa Republik Rakyat China merupakan negaranya.
Seperti diketahui, Hong Kong merupakan negara koloni yang sudah diserahterimakan Kerajaan Inggris kepada pemerintah China pada 1997 silam. Dan hal itulah yang menjadi perdebatan di sana hingga saat ini.
Sontak, tulisan Hui di media kampus langsung disikapi sangat keras oleh para siswa yang berasal dari China. Mereka tersinggung ada warga negara yang tidak mengakui negaranya sendiri. Kemarahan semakin membesar dan bergelombang, diikuti serangan berupa ancaman terhadap Frances Hui.
Hong Kong adalah refleksi dari 'satu negara dua sistem'. Mengapa demikian? China merasa Hong Kong merupakan bagian wilayahnya dengan sistem pemerintahan berbentuk otonomi, yang tetap tunduk dalam bagian besar wilayah negara China.
Akan tetapi, prinsip yang dipegang China menjadi bertolak belakang, karena berdasarkan persyaratan penyerahan dari Inggris sebelumnya, Hong Kong harus dijamin memiliki tingkat otonomi tinggi, sehingga memungkinkan wilayah tersebut mempertahankan sistem politik, peradilan dan ekonominya sendiri hingga 2047.
Pada 2014 sempat pecah gelombang demonstrasi pembebasan Hong Kong, namun Beijing sekali lagi meredam semua itu, lantas memperkuat cengkeramannya pasca aksi unjuk rasa besar-besaran dari warga pro-demokrasi di Hong Kong. Aksi pada 2014 itu merupakan pembangkangan besar-besaran terhadap Partai Komunis Tiongkok selama beberapa dekade terakhir.
Karena begitu kuat kontrol yang dilakukan pemerintah Tiongkok pasca aksi besar-besaran itu, dalam beberapa bulan terakhir, pengadilan Hong Kong telah menuntut dan memenjarakan para pemimpin gerakan pro-demokrasi hingga 16 bulan. Bahkan pada Kamis, 23 Mei 2019 kemarin, pengadilan banding Hong Kong tidak mengabulkan permohonan pemimpin aktivis pro-demokrasi, Joshua Wong (22), sehingga anak muda tersebut harus kembali ke penjara.
Tahun lalu, sebuah partai yang mengadvokasi kemerdekaan Hong Kong dilarang, dan seorang editor senior Financial Times diusir keluar Hong Kong karena diduga mendukung gerakan pemisahan Hong Kong dari Tiongkok.
Bahkan pemerintah Hong Kong juga terus mendorong penguatan cengkeraman Beijing terhadap wilayah mereka dengan mengesahkan RUU yang mengatur bahwa penghinaan terhadap lagu kebangsaan China merupakan sebuah pelanggaran pidana berat.
