• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

MASKI Minta BPN Berbagi Tugas dengan Swasta

9 October
22:53 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bogor: Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) meminta agar fungsi tanggung jawab eksekutor pelaksana saat pengukuran tanah di Badan Pertanahan Nasional Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia diserahkan swasta.

Selama ini, BPN memegang semua fungsi yaitu sebagai regulator atau pembuat kebijakan. Yang kedua dia sebagai supervisor dia yang menilai pekerjaan pihak-pihak yang ada di bawah dan yang ketiga tentunya sebagai eksekutor.

“Jadi bisa bayangkan ketika ketiganya mengumpul satu simpul, maka ada kemungkinan sangat terbuka kemungkinan adanya abuse of power,” kata Ketua MASKI Bambang Gatot di sela-sela Munas yang diselenggarakan di Hotel Bogor Valey, Jalan Sholeh Iskandar, Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (09/10/2019).

Karena itu, MASKI mencoba untuk mendesak agar fungsi sebagai eksekutor pelaksana itu. “Silahkan bebankan kepada kami. Kami akan full support di situ,” ucapnya.

Gatot juga mengakui tidak serta merta membalikkan telapak tangan karena ini ada aspek kultur di BPN,  aspek rutinitas yang sudah ada selama ini ada.

Pelan-pelan itu kewenganan tersebut dilimpahkan kepada MASKI agar nanti fungsi BPN itu sebagai supervisor dan regulator saja. “Jadi masa pemain, wasit sekaligus ketua pelaksana numpuk,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekjen MASKI, Jeffry F Koto keanggotaan Maski tersebar di seluruh Indonesia. Maski ini kan lahir dari peraturan menteri nomor 33 tahun 2016. Dan belum berjalan peraturan langsung di revisi jadi peraturan menteri ATR BPN nomor 11 tahun 2017.

Setelah keluar peraturan menteri ini langsung surveyor yang ada di Indonesia langsung membuka kantor KJSKB (Kantor jasa surveyor kadaster berlesensi).

“Jadi bentuk firma, bukan PT, tanggung jawab pengukuran semua ada merekat di pimpinan dan rekannya. memang tujuan pemerintah membentuk awal mula firma KJSKB adalah supaya bidang tanah yang diukur ini akan melekat secara hukum pribadi, kalau PT ‘kan badan hukum,” pungkasnya.

Rekomendasi Berita
tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00