KBRN, Purwokerto: Kemenag Kabupaten Banyumas telah ditetapkan sebagai salah satu kabupaten yang menerima proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT). Progres pelaksanaan pembangunannya, pada Sabtu (12/10/2019) dipantau langsung oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag, Prof Dr H Nizar Ali.
Menurut Nizar, di Indonesia ada 16 kabupaten kota yang menerima proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembangunan gedung PLHUT.
"Banyumas terpilih karena dalam pengajuan proposalnya memenuhi persyaratan. Diantaranya memiliki tanah minimal 300 m², jumlah jamaahnya baik haji dan umroh minimal 3.000 orang per tahun," kata Nizar.
Di Jawa Tengah ada empat PLHUT yakni Kabupaten Brebes, Semarang, Tegal dan Banyumas.
Menurut Nizar, PLHUT sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada calon-calon jemaah haji dan umrah di daerah.
"Dengan PLHUT nantinya pelayanan calon haji - umroh akan lebih cepat, akurat karena cukup di satu tempat saja dan one day servis benar-benar bisa dinikmati. Layanan keimigrasian, perbankan, foto dan lainnya ada di PLHUT," ungkapnya.
Kehadiran Dirjen selain melakukan monitoring pembangunan gedung Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu (PLUHT), juga sebagai silaturahim dengan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Kabupaten Banyumas.
Terkait kemitraan dengan KBIH Dirjend PHU, dihadapan pengurus KBIH Banyumas mengatakan mulai musim haji tahun 2020 pelayanan KBIH harus berorientasi pada kelancaran seluruh proses pelaksanaan di tanah air, pada saat pelaksanaan ibadah di tanah suci sampai pada proses kepulangan jemaah ke tanah air.
"Kalau musim haji sebelumnya KBIH dalam melakukan bimbingan tidak ada batasan wilayah atau bebas, tapi mulai tahun depan berbasis kode pos atau kecamatan," katanya.
Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, H Imam Hidayat menjelaskan, progres pembangunan gedung sudah mencapai sekitar 60 persen.
"Optimis November 2019 target selesai. Kami optimistis proses pembangunan sesuai rencana, tepat waktu, tepat mutu," ungkapnya.
Menurut Nizar, di Indonesia ada 16 kabupaten kota yang menerima proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembangunan gedung PLHUT.
"Banyumas terpilih karena dalam pengajuan proposalnya memenuhi persyaratan. Diantaranya memiliki tanah minimal 300 m², jumlah jamaahnya baik haji dan umroh minimal 3.000 orang per tahun," kata Nizar.
Di Jawa Tengah ada empat PLHUT yakni Kabupaten Brebes, Semarang, Tegal dan Banyumas.
Menurut Nizar, PLHUT sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada calon-calon jemaah haji dan umrah di daerah.
"Dengan PLHUT nantinya pelayanan calon haji - umroh akan lebih cepat, akurat karena cukup di satu tempat saja dan one day servis benar-benar bisa dinikmati. Layanan keimigrasian, perbankan, foto dan lainnya ada di PLHUT," ungkapnya.
Kehadiran Dirjen selain melakukan monitoring pembangunan gedung Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu (PLUHT), juga sebagai silaturahim dengan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Kabupaten Banyumas.
Terkait kemitraan dengan KBIH Dirjend PHU, dihadapan pengurus KBIH Banyumas mengatakan mulai musim haji tahun 2020 pelayanan KBIH harus berorientasi pada kelancaran seluruh proses pelaksanaan di tanah air, pada saat pelaksanaan ibadah di tanah suci sampai pada proses kepulangan jemaah ke tanah air.
"Kalau musim haji sebelumnya KBIH dalam melakukan bimbingan tidak ada batasan wilayah atau bebas, tapi mulai tahun depan berbasis kode pos atau kecamatan," katanya.
Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, H Imam Hidayat menjelaskan, progres pembangunan gedung sudah mencapai sekitar 60 persen.
"Optimis November 2019 target selesai. Kami optimistis proses pembangunan sesuai rencana, tepat waktu, tepat mutu," ungkapnya.
