KBRN,Surakarta: Pengajuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini ditiadakan. Jatah P3K akan diisi dengan pengajuan CPNS.
"Ini merupakan instruksi dari pemerintah pusat, jadi semuanya tidak ada," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Surakarta Rachmad Sutomo kemarin di Balaikota, Kamis (17/10/2019).
Rencananya tahun ini pemerintah hanya akan menggelar seleksi CPNS. Mengingat Juni atau Juli 2020 akan ada lagi rekrutmen untuk P3K, maka tahun ini secara nasional P3K di tiadakan.
"Kita mengajukan 500 formasi yang terdiri dari 150 CPNS dan 350 P3K. Dengan kebijakan baru itu, kami mengajukan 500 formasi seluruhnya CPNS," tandasnya.
Namun demikian berapapun kuota yang diberikan pemerintah pusat akan diambil. Rachmad menyebut kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkot saat ini masih cukup besar.
Tambahan 500 CPNS nanti belum mampu untuk memenuhi kekurangan. Apalagi 500 formasi itu hanya diperuntukkan di bidang pendidikan dan kesehatan.
“kita juga mengajukan instansi lain seperti DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), Dishub (Dinas Perhubungan), dan Disperum KPP (Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan), tapi prosentasinya terbatas,” jelasnya.
Sementara itu anggaran rekrutmen CPNS dipatok senilai Rp1,5 miliar dari APBD 2020. Anggaran digunakan untuk menyewa komputer, bandwith (koneksi internet), sewa kursi/meja, gedung, dan perangkat lainnya.
Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo mengaku tidak keberatan dengan penetapan anggaran tersebut. Namun kebijakan itu dianggap tak adil, sebab proses seleksi dilakukan pemerintah pusat namun anggaran dibebankan kepada pemkot.
"Mau bagaimana lagi, pegawai kami semakin habis. Kelurahan itu bahkan sudah enggak punya staf. Ya, kami paksa agar anggaran masuk di APBD 2020. Nilai Rp1,5 miliar itu besar, tapi kalau kebutuhan memang harus dianggarkan,” katanya.
"Ini merupakan instruksi dari pemerintah pusat, jadi semuanya tidak ada," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Surakarta Rachmad Sutomo kemarin di Balaikota, Kamis (17/10/2019).
Rencananya tahun ini pemerintah hanya akan menggelar seleksi CPNS. Mengingat Juni atau Juli 2020 akan ada lagi rekrutmen untuk P3K, maka tahun ini secara nasional P3K di tiadakan.
"Kita mengajukan 500 formasi yang terdiri dari 150 CPNS dan 350 P3K. Dengan kebijakan baru itu, kami mengajukan 500 formasi seluruhnya CPNS," tandasnya.
Namun demikian berapapun kuota yang diberikan pemerintah pusat akan diambil. Rachmad menyebut kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkot saat ini masih cukup besar.
Tambahan 500 CPNS nanti belum mampu untuk memenuhi kekurangan. Apalagi 500 formasi itu hanya diperuntukkan di bidang pendidikan dan kesehatan.
“kita juga mengajukan instansi lain seperti DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), Dishub (Dinas Perhubungan), dan Disperum KPP (Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan), tapi prosentasinya terbatas,” jelasnya.
Sementara itu anggaran rekrutmen CPNS dipatok senilai Rp1,5 miliar dari APBD 2020. Anggaran digunakan untuk menyewa komputer, bandwith (koneksi internet), sewa kursi/meja, gedung, dan perangkat lainnya.
Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo mengaku tidak keberatan dengan penetapan anggaran tersebut. Namun kebijakan itu dianggap tak adil, sebab proses seleksi dilakukan pemerintah pusat namun anggaran dibebankan kepada pemkot.
"Mau bagaimana lagi, pegawai kami semakin habis. Kelurahan itu bahkan sudah enggak punya staf. Ya, kami paksa agar anggaran masuk di APBD 2020. Nilai Rp1,5 miliar itu besar, tapi kalau kebutuhan memang harus dianggarkan,” katanya.
