KBRN, Lembang: Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Jawa Barat mewaspadai berbagai pelanggaran pemilu yang akan terjadi pada Pilkada 2020 Jawa Barat.
Berkaca dari pelaksanaan Pemilu 2018 dan 2019, Bawaslu mengidentifikasi kasus pelanggaran akan terulang, khususnya netralitas ASN dan money politik.
Dari 8 kabupaten/ kota di Jawa Barat yang menggelar pesta demokrasi, Bawaslu Jabar mengintensifkan pengawasan di 3 wilayah yaitu Indramayu, Cianjur dan Pangandaran.
"Kalau lihat pengalaman di Pemilu lalu, dari 8 kab/kota ini yang paling tinggi ringkat pelanggarannya di Indramayu. Kasusnya paling tinggi, kota Depok yang paling sedikit,"ungkap Kordiv Humas Hubal bawaslu Jabar, Lolly Suhenty di Cikole Lembang Kab. Bandung Barat Selasa (12/11/2019) malam.
Lebih lanjut Lolly mengatakan, dengan adanya berbagai catatan dalam pelaksanaan Pemilu sebelumnya, Bawaslu Jawa Barat dapat menentukan langkah dan strategi baik dalam upaya pencegahan maupun pengawasan.
Dikatakannya Indramayu menempati posisi tertinggi kerawanan pelanggaran Pemilu, kemudian Cianjur dan kab. Pangandaran.
"Ini akan selalu berulang. Kami mendorong data pemilu sebelumnya menjadi acuan untuk menentukan strategi,"katanya.
Berkaca dari pelaksanaan Pemilu 2018 dan 2019, Bawaslu mengidentifikasi kasus pelanggaran akan terulang, khususnya netralitas ASN dan money politik.
Dari 8 kabupaten/ kota di Jawa Barat yang menggelar pesta demokrasi, Bawaslu Jabar mengintensifkan pengawasan di 3 wilayah yaitu Indramayu, Cianjur dan Pangandaran.
"Kalau lihat pengalaman di Pemilu lalu, dari 8 kab/kota ini yang paling tinggi ringkat pelanggarannya di Indramayu. Kasusnya paling tinggi, kota Depok yang paling sedikit,"ungkap Kordiv Humas Hubal bawaslu Jabar, Lolly Suhenty di Cikole Lembang Kab. Bandung Barat Selasa (12/11/2019) malam.
Lebih lanjut Lolly mengatakan, dengan adanya berbagai catatan dalam pelaksanaan Pemilu sebelumnya, Bawaslu Jawa Barat dapat menentukan langkah dan strategi baik dalam upaya pencegahan maupun pengawasan.
Dikatakannya Indramayu menempati posisi tertinggi kerawanan pelanggaran Pemilu, kemudian Cianjur dan kab. Pangandaran.
"Ini akan selalu berulang. Kami mendorong data pemilu sebelumnya menjadi acuan untuk menentukan strategi,"katanya.
/nl4drrw7zv82gbv.jpeg)
/e7z4mrtqlvtv1ht.jpeg)
