KBRN, Jakarta : Menjadi negara dengan populasi muslim terbesar dunia, Indonesia memiliki kebutuhan besar akan berbagai produk halal maupun sistem keuangan syariah. Sebagaimana diketahui pemerintah RI saat ini tengah fokus bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Seperti, dengan penguatan kelembagaan dengan akan merevisi peraturan presiden nomor 91 tahun 2016 tentang Komisi Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Dimana didalam revisi itu nantinya ekonomi keuangan syariah dibawah pengawasan langsung presiden dan wakil presiden.
Wakil presiden RI, Ma’ruf Amin mengatakan, penguatan kelembagaan menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah dalam mendorong agar Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.
“Kita akan mendorong memperkuat mengembangkan kelembagaannya, perbankan, pasar modal, asuransi, kita perkuat, aturan-aturannya, regulasinya. Kemudian, kita ingin membantu agar bank syariah, asuransi, maupun pasar modal itu permodalannya kita dorong supaya lebih besar,” ungkap Ma’ruf Amin dalam konferensi persnya ketika usai membuka Silaturahmi Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah (Silatnas MES), Jumat (15/11/2019), di Jakarta Convention Center (JCC).
Menurut Wapres, peningkatan kualitas produk halal oleh pengusaha dalam negeri juga menjadi indikator penting, dalam mendukung tercapainya cita-cita Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah internasional.
“Kualitas daripada karyawannya juga ditingkatkan, produk-produknya kita dorong supaya lebih bervariatif, produk-produknya juga supaya market friendly. Dan, mendorong para pengusaha tumbuh untuk menjadi nasabah daripada lembaga keuangan syariah maupun juga yang bisa menghasilkan produk-produk halal. Kita dorong agar produk halal minuman itu juga bisa tidak hanya memberikan untuk konsumsi dalam negeri, tapi juga mengekspor yang kemudian kita dorong,” paparnya.
Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, menegaskan, dukungan pengusaha besar kepada pengusaha kecil juga sangat penting untuk diimplementasikan, agar pengusaha kecil yang mayoritas bergerak disektor ekonomi keuangan syariah dapat turut berkembang.
“Kita ingin arahkan supaya yang gede-gede (pengusaha) itu jangan ngurusin yang kecil-kecil, supaya ekonomi rakyat diberikan kepada pengusaha lemah, UMKM. Yang gede diberikan kepada yang gede (perusahaan), yang kecil diberikan kepada UMKM. Yang modalnya kecillah, seperti minuman, pacul, cangkul, pokoknya yang kecil-kecil yang bisa dikerjakan oleh pengusaha kecil jangan diurusi oleh pengusaha besar,” terang Ma’ruf.
Ketua Umum Pusat MES, Wimboh Santoso mengatakan, selain memiliki 76 pengurus daerah, kiprah MES juga telah mendunia yaitu memiliki perwakilan di Malaysia. “MES sudah melantik pengurus di Malaysia,” ungkap pria yang juga merupakan ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini.
Wimboh menjelaskan, untuk semakin mengepakkan sayap di dunia internasional, MES juga berencana akan memiliki pengurus di sejumlah negara lainnya. “MES akan ada di Mesir, Australia dan Belanda. Di Amerika juga sudah ada beberapa wilayah yang siap untuk dibentuk MES,” imbuhnya lagi.
Sementara, MES saat ini telah membina lebih dari 20 ribu umat melalui masjid dan pesantren. Sedangkan, berdasarkan data Islamic Finance Development Index (IFDI) tahun 2018 ekonomi dan keuangan syariah Indonesia menduduki posisi ke 10 dari 131 negara. Kemudian, posisi Indonesia berhasil menduduki peringkat ke - 4 pada tahun 2019 sebagai pangsa pasar terbesar bagi ekonomi dan keuangan syariah. (Foto : dok.Jeri Wongiyanto/SetwapresRI)
