KBRN, Cilacap : Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma (SPP PWK) Cilacap secara tegas menolak pimpinan Pertamina dari unsur eks-narapidana.
Hal itu diungkapkan Sekjen SPP PWK Cilacap Dwi Jatmoko dalam konferensi pers di kantor SP, Senin (18/11/2019).
Dwi Jatmoko didampingi Kabid Infokom SPP PWK Bimada Gurit dan jajaran pengurus lain menegaskan Serikat Pekerja Pertamina merupakan organisasi independen, professional, tidak berafiliasi pada kelompok dan kepentingan tertentu, hanya tunduk pada AD/ART organisasi.
“Kami selalu menginginkan person yang memimpin Pertamina adalah yang memiliki integritas dan profesional, sehingga setiap ada penunjukkan Direksi atau Komisais kami selalu mengritisi dari dulu,” tegas Dwi.
Merespon isu rencana penunjukkan dewan direksi dan jajaran komisaris Pertamina oleh Kementerian BUMN, lanjut Dwi pihaknya tidak berkepentingan masuknya orang per orang, namun menolak dengan tegas karakter, attitude dan latar belakang yang tidak sesuai kebutuhan.
“Ini terkait citra Pertamina sebagai perusahaan besar yang bonafide dan sudah masuk global fortune. Apa jadinya jika dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten, dan rekam jejaknya diragukan. Kami menolak tegas siapapun calon direksi atau komisaris yang memiliki track record buruk, masih tersangkut kasus korupsi, serta para calon yang pernah berstatus narapidana,” ujarnya.
Dijelaskan SPPPWK mendorong kementerian BUMN untuk tidak lagi melempar wacana yang menimbulkan polemik di masyarakat, karena masih banyak PR BUMN terkait sinergitas antar BUMN, maupun BUMN yang masih merugi.
“Kepada seluruh anggota SPPPWK, pekerja Pertamina dan masyarakat agar tidak terpancing berita-berita yang menggoreng isu seolah sikap serikat pekerja ini didasarkan unsur SARA. Framing seperti ini mengerdilkan perjuangan FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu-red) yang terbukti selalu mengawal setiap kebijakan demi eksistensi bisnis Pertamina,” pungkasnya.
_AFC/rmcasft26tl9ssr.jpeg)
/e7z4mrtqlvtv1ht.jpeg)
