KBRN, Jakarta : Kawinkan teori oligarki dan kartel politik, pengamat politik sekaligus akademisi Boni Hargens sukses menuntaskan studi doktoralnya di Walden University, Amerika Serikat. Walden University adalah salah satu universitas besar Amerika Serikat yang fokus mencetak para calon agen perubahan sosial di tingkat global.
Disertasi Boni yang berjudul Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia: Exploring the Legislative Process of 2007 Election Act (Kartelisasi Oligarki di Indonesia Pasca Soeharto: Mengupas Proses Legislasi UU Pemilu Tahun 2017) menuai apresiasi dari para penguji di kampusnya. Para penguji menyebut disertasi yang diuji pada 21 November 2019 itu telah “lengkap dan memuaskan dari semua aspek.” Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu pun berhasil menuntaskan studinya dengan nilai sempura dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)-nya 4.0. Selama studi doktoralnya, Boni juga mendapat penghargaan sebagai anggota Golden Key International, Phi Alpha Honor Society, dan National Society of Leadership and Success (NSLS).
"Saya bersyukur, telah studi doktoral di Amerika dengan hasil memuaskan. Terima kasih atas dukungan semua pihak termasuk teman-teman media," kata Boni kepada wartawan, Kamis (5/12/2019) malam.
Atas kelulusannya tersebut, Boni akan diwisuda pada pertengahan Januari tahun 2020 mendatang. Tepatnya pada tanggal 17-18 Januari 2020. Saat ini pun putra Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu masih berada di negeri Paman Sam.
Dijelaskan Boni, disertasinya menguraikan tentang kekuatan politik yang mengendalikan Indonesia setelah Tahun 1998 bukan lagi oligarki murni atau kartel partai politik murni. Namun, yang menguasai adalah sebuah kekuatan baru yang merupakan hasil perkawinan silang antara keduanya, yaitu kartel oligarkis. Kartelisasi oligarkis sendiri menurut Boni adalah teori dibangunnya untuk menggambarkan bagaimana oligarki partai membangun kartel politik untuk menguasai sumber daya negara demi kepentingan partai dan hegemoni okigarkis.
"Jadi ini koreksi terhadap teori-teori lama yang ada dalam mengkaji Indonesia pasca-Suharto,” imbuh Boni.
Lebih lanjut Boni menjelaskan tentang Alasan dia mengambil disertasi tersebut. Yakni meskipun tetap ada kekuasaan partisipatif dalam proses legislasi UU Pemilu Tahun 2017, namun tetap saja tidak ada keseimbangan karena kontrol resmi terhadap politik tetap ada dalam kendali oligarki politik.
Nah, diharapkan Boni bahwa kajiannya itu bisa berimplikasi bagi perubahan sosial termasuk mengingatkan anggota parlemen, pembuat kebijakan lain dan kelompok masyarakat sipil terkait begitu pentingnya memahami modus operansi kartel oligarkis.
"Hasil studi ini akan menjadi referensi sangat berguna bagi aktivis prodemokrasi untuk mempertahankan esensi ontologis dari partisipasi publik dalam praktek berdemokrasi," pungkas Boni. (Foto: Istimewa)
Disertasi Boni yang berjudul Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia: Exploring the Legislative Process of 2007 Election Act (Kartelisasi Oligarki di Indonesia Pasca Soeharto: Mengupas Proses Legislasi UU Pemilu Tahun 2017) menuai apresiasi dari para penguji di kampusnya. Para penguji menyebut disertasi yang diuji pada 21 November 2019 itu telah “lengkap dan memuaskan dari semua aspek.” Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu pun berhasil menuntaskan studinya dengan nilai sempura dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)-nya 4.0. Selama studi doktoralnya, Boni juga mendapat penghargaan sebagai anggota Golden Key International, Phi Alpha Honor Society, dan National Society of Leadership and Success (NSLS).
"Saya bersyukur, telah studi doktoral di Amerika dengan hasil memuaskan. Terima kasih atas dukungan semua pihak termasuk teman-teman media," kata Boni kepada wartawan, Kamis (5/12/2019) malam.
Atas kelulusannya tersebut, Boni akan diwisuda pada pertengahan Januari tahun 2020 mendatang. Tepatnya pada tanggal 17-18 Januari 2020. Saat ini pun putra Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu masih berada di negeri Paman Sam.
Dijelaskan Boni, disertasinya menguraikan tentang kekuatan politik yang mengendalikan Indonesia setelah Tahun 1998 bukan lagi oligarki murni atau kartel partai politik murni. Namun, yang menguasai adalah sebuah kekuatan baru yang merupakan hasil perkawinan silang antara keduanya, yaitu kartel oligarkis. Kartelisasi oligarkis sendiri menurut Boni adalah teori dibangunnya untuk menggambarkan bagaimana oligarki partai membangun kartel politik untuk menguasai sumber daya negara demi kepentingan partai dan hegemoni okigarkis.
"Jadi ini koreksi terhadap teori-teori lama yang ada dalam mengkaji Indonesia pasca-Suharto,” imbuh Boni.
Lebih lanjut Boni menjelaskan tentang Alasan dia mengambil disertasi tersebut. Yakni meskipun tetap ada kekuasaan partisipatif dalam proses legislasi UU Pemilu Tahun 2017, namun tetap saja tidak ada keseimbangan karena kontrol resmi terhadap politik tetap ada dalam kendali oligarki politik.
Nah, diharapkan Boni bahwa kajiannya itu bisa berimplikasi bagi perubahan sosial termasuk mengingatkan anggota parlemen, pembuat kebijakan lain dan kelompok masyarakat sipil terkait begitu pentingnya memahami modus operansi kartel oligarkis.
"Hasil studi ini akan menjadi referensi sangat berguna bagi aktivis prodemokrasi untuk mempertahankan esensi ontologis dari partisipasi publik dalam praktek berdemokrasi," pungkas Boni. (Foto: Istimewa)
