RRI News Portal

KBRN, Bengkulu : Pasca telah ditetapkanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU)dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)Provinsi untuk dana pelaksnaaan Pilkada serentak tahun 2020 mendatang, pihak DPRD Provinsi Bengkulu akan selalu mengawasi penggunaannya.

Pengawasan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dari lembaga legislatif tepatnya Komisi I DPRD Provinsi, agar peruntukan dana hibah bisa sebaik mungkin.

"Sesuai dengan hak dan kewajiban kami, masalah dana Pilkada, kemudian pembahasan dengan KPU dan Bawaslu, kita tidak bisa melangkahi dari aturan yang sudah, mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri. Tapi kita (legislatif,red) tetap akan mengawasi sebagai fungsi," ungkap Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu, Sri Rezeki kepada sejumlah wartawan di Bengkulu.

Dijelaskan, pihaknya telah memanggil pihak KPU dan Bawasluserta juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) melaluiBiro Hukum dan Keuangan menanyakan apakah NPHD yang sudah disepakati sudah dibahas,dengan berpedoman dengan aturanberlaku.

Tetapi disisi lain, pihak KPU dan Bawaslujugasudah melakukan penggodokan pembahasan terkait penganggarannya.

“Sejauh ini kita 'positif thinking' saja,bahwa mereka (legislatif dan pihak penyelenggara,red) betul-betul sudah bekerja maksimal, dan ituhasil yang terbaik berdasarkan landasan hukumnya," katanya, Minggu, (8/12/2019).

Selain itu politisi perempuan PDIP ini juga berharap, dengan telah dianggarkan dana Pilkada dari APBD Provinsi, agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran kabupaten dan kota. Untuk itu prosedur tersebut harus diperhatikan dan apa yang harus diakukan. Mengingat jika terjadi tumpang tindih, dikawatirkan akan bermasalah dengan hukum nantinya.

Lebih jauh ditambahkan, dengan tersedia cukup besar anggaran Pilkada mencapai Rp. 110 milyar lebih, agar dalam pelaksanaannya juga dapat maksimal.Apalagi akibat besarnya anggaran itu, membuat masing-masing anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)di lingkup Pemprov dikurangi hingga 50 persen.

“Kita harapkan pelaksanaannya berjalan maksimal, karena anggaran yang disediakan sudah sangat memadai," tutup Sri.