KBRN, Banyuwangi : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, mencatat ada sebanyak 5957 pelanggaran, yang dilalukan oleh peserta pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019. Hal tersebut dikatakan langsung oleh, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jatim, Aang Kunaefi, dalam rapat evaluasi gugus tugas pengawasan dan pemantauan, pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye 2019, di Surabaya, Senin (9/12/2019).
Menurut Aang Kunaefi dari jumlah pelanggaran yang mencapai 5957 tersebut didominasi oleh pelanggaran admisitrasi khususnya pemasangan alat peraga kampanye (apk) yang dilakukan oleh kontestan pemilu, mulai dari calon legistatif, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga DPRD, DPD serta calon presiden, yang jumlahnya mencapai 5658.
"Dari jumlah pelanggran yang kita tindak, mayoritas adalah pelanggarn administrasi, yakni pemasangan alat peraga kampanye, yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti memasang di fasilitas pemerintahan, seperti sekolah dan kantor pemerintah, ungkap Aang Kunaefi.
Selain pelanggaran administrasi, Bawaslu juga menangani lima tindak pidana pemilu yang memenuhi unsur, bahkan telah berketetapan hukum alias inkracht pada pemilu 2019, salah satunya di Banyuwangi, yaitu kasus perusakan apk yang dilakukan di wilayah Desa Barurejo, Kecamatan Pesanggaran.
"Iya benar kasus tersebut sudah memiliki ketetapan hukum (inkracht) dan tersangkanya sudah divonis oleh hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi," ungkap Komisioner Bawaslu Banyuwangi, Hasyim Wahid.
Rapat evaluasi gugus tugas pengawasan dan pemantauan, pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye 2019, sengaja dilakukan oleh Bawaslu Jawa Timur, selama beberapa hari dengan mengundang hadirkan utusan Bawaslu, KPU serta wartawan yang adan di 38 Kabuptaen dan Kota, agar dapat memberikan konsep yang jelas, dalam pelaksana pilkada ditahun 2020, karena akan ada 19 Kabupaten dan Kota yang menyelengarakan Pilkada, dan Banyuwangi adalah salah satunya.
Menurut Aang Kunaefi dari jumlah pelanggaran yang mencapai 5957 tersebut didominasi oleh pelanggaran admisitrasi khususnya pemasangan alat peraga kampanye (apk) yang dilakukan oleh kontestan pemilu, mulai dari calon legistatif, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga DPRD, DPD serta calon presiden, yang jumlahnya mencapai 5658.
"Dari jumlah pelanggran yang kita tindak, mayoritas adalah pelanggarn administrasi, yakni pemasangan alat peraga kampanye, yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti memasang di fasilitas pemerintahan, seperti sekolah dan kantor pemerintah, ungkap Aang Kunaefi.
Selain pelanggaran administrasi, Bawaslu juga menangani lima tindak pidana pemilu yang memenuhi unsur, bahkan telah berketetapan hukum alias inkracht pada pemilu 2019, salah satunya di Banyuwangi, yaitu kasus perusakan apk yang dilakukan di wilayah Desa Barurejo, Kecamatan Pesanggaran.
"Iya benar kasus tersebut sudah memiliki ketetapan hukum (inkracht) dan tersangkanya sudah divonis oleh hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi," ungkap Komisioner Bawaslu Banyuwangi, Hasyim Wahid.
Rapat evaluasi gugus tugas pengawasan dan pemantauan, pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye 2019, sengaja dilakukan oleh Bawaslu Jawa Timur, selama beberapa hari dengan mengundang hadirkan utusan Bawaslu, KPU serta wartawan yang adan di 38 Kabuptaen dan Kota, agar dapat memberikan konsep yang jelas, dalam pelaksana pilkada ditahun 2020, karena akan ada 19 Kabupaten dan Kota yang menyelengarakan Pilkada, dan Banyuwangi adalah salah satunya.
