KBRN, Jakarta : Pemerintah Indonesia saat ini tengah fokus dalam pengembangan ekonomi syariah, dengan mengedepankan berbagai produk halal dan baik. Tidak hanya itu, dukungan guna berkembanganya ekonomi syariah juga dilakukan dengan memberikan modal kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Tidak hanya perbankan yang memiliki andil untuk mendukung berkembangnya ekonomi syariah, tapi juga dari akademisi yang turut andil. Seperti yang telah berjalan di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur. Uniknya lagi, modal usaha yang diberikan kepada UMKM berasal dari zakat profesi yang dikelola oleh badan zakat intern universitas.
Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Abdul Haris mengatakan, pinjaman modal yang diberikan kepada UMKM mulai dari Rp 2 juta - Rp 10 juta rupiah dan tanpa bunga. "Seperti yang disampaikan oleh pak Wapres tadi bahwa zakat, wakaf, sangat luar biasa tapi belum ditangani serius. UIN Malang sudah mengumpulkan zakat profesinya yang dikumpulkan dan dari sinilah menjadi modal pinjaman tanpa bunga bagi UMKM," ujar Abdul Haris usai bertemu Wapres di Istana Wapres, Selasa (10/12/2019).
Abdul Haris menjelaskan, tidak hanya memberikan pinjaman modal, pihaknya juga bahkan terjun langsung ke lapangan memberikan berbagai pelatihan kepada para pengusaha UMKM. "Kalau UIN Mualana Malik Ibrahim sudah mulai. Jadi, ada program yang terintegrasi tridharma itu, penelitian, pendidikan, dan pengabdian. Yang pengabdian itu dilakukan di masyarakat diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa. Mulai dari desa-desa yang dekat dengan kampus kita kembangkan beberapa usaha kecil," paparnya.
Abdul Haris menerangkan, jumlah UMKM yang dibina oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang saat ini telah mencapai lebih dari 1.500 orang. "Saya beri gambaran ada 12 kelurahan yang kita tangani. Jadi, sekitar 1500an UMKM. Ini bukti bahwa perguruan tinggi bisa melakukan sesuatu yang amat berguna bagi masyarakat," ungkap Abdul Haris.
Menurut Abdul Haris peran besar perguruan tinggi mendukung pengembangan ekonomi syariah sayangnya belum tergali maksimal, bahkan persentase keterlibatannya masih dibawah 50 persen. "Jadi, kalau kita kuantifikasikan kira-kira baru 37 persen, selebihnya itu belum. Kalau ini seluruhnya dieksplor maka luar biasa. Saya pikir untuk PTN saja kalau mau eksplor dari dalam sendiri zakat profesinya aja itu cukup untuk mengembangkan minimal di kota itu," terangnya lagi.
Sedangkan, dari hasil pertemuannya bersama Wapres Ma'ruf Amin, Abdul Haris mengungkapnya, bahwa Wapres mendorong agar pihak universitas berperan aktif, dalam memberikan berbagai ide dan gagasan mendukung pengembangan ekonomi syariah hingga di tingkat internasional. "Pak Wapres juga menghendaki kita terlibat banyak untuk memberikan pemikiran-pemikiran dalam rangka implementasi ekonomi syariah ini dan bukan untuk Indonesia tapi juga dunia. Mengapa, karena Islam itu "Rahmattan lil alamin", bukan ancaman bukan sesuatu yang ganjil. Tapi, justru memberikan manfaat yang bagi kehidupan masyarakat," tutupnya.
Sementara, pengembangan ekonomi syariah oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menyasar masyarakat desa dan pesantren. Dalam penerapannya melibatkan lima institusi yang saling bersinergi. Diantaranya, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, pemilik modal serta pengembangan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.
Tidak hanya perbankan yang memiliki andil untuk mendukung berkembangnya ekonomi syariah, tapi juga dari akademisi yang turut andil. Seperti yang telah berjalan di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur. Uniknya lagi, modal usaha yang diberikan kepada UMKM berasal dari zakat profesi yang dikelola oleh badan zakat intern universitas.
Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Abdul Haris mengatakan, pinjaman modal yang diberikan kepada UMKM mulai dari Rp 2 juta - Rp 10 juta rupiah dan tanpa bunga. "Seperti yang disampaikan oleh pak Wapres tadi bahwa zakat, wakaf, sangat luar biasa tapi belum ditangani serius. UIN Malang sudah mengumpulkan zakat profesinya yang dikumpulkan dan dari sinilah menjadi modal pinjaman tanpa bunga bagi UMKM," ujar Abdul Haris usai bertemu Wapres di Istana Wapres, Selasa (10/12/2019).
Abdul Haris menjelaskan, tidak hanya memberikan pinjaman modal, pihaknya juga bahkan terjun langsung ke lapangan memberikan berbagai pelatihan kepada para pengusaha UMKM. "Kalau UIN Mualana Malik Ibrahim sudah mulai. Jadi, ada program yang terintegrasi tridharma itu, penelitian, pendidikan, dan pengabdian. Yang pengabdian itu dilakukan di masyarakat diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa. Mulai dari desa-desa yang dekat dengan kampus kita kembangkan beberapa usaha kecil," paparnya.
Abdul Haris menerangkan, jumlah UMKM yang dibina oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang saat ini telah mencapai lebih dari 1.500 orang. "Saya beri gambaran ada 12 kelurahan yang kita tangani. Jadi, sekitar 1500an UMKM. Ini bukti bahwa perguruan tinggi bisa melakukan sesuatu yang amat berguna bagi masyarakat," ungkap Abdul Haris.
Menurut Abdul Haris peran besar perguruan tinggi mendukung pengembangan ekonomi syariah sayangnya belum tergali maksimal, bahkan persentase keterlibatannya masih dibawah 50 persen. "Jadi, kalau kita kuantifikasikan kira-kira baru 37 persen, selebihnya itu belum. Kalau ini seluruhnya dieksplor maka luar biasa. Saya pikir untuk PTN saja kalau mau eksplor dari dalam sendiri zakat profesinya aja itu cukup untuk mengembangkan minimal di kota itu," terangnya lagi.
Sedangkan, dari hasil pertemuannya bersama Wapres Ma'ruf Amin, Abdul Haris mengungkapnya, bahwa Wapres mendorong agar pihak universitas berperan aktif, dalam memberikan berbagai ide dan gagasan mendukung pengembangan ekonomi syariah hingga di tingkat internasional. "Pak Wapres juga menghendaki kita terlibat banyak untuk memberikan pemikiran-pemikiran dalam rangka implementasi ekonomi syariah ini dan bukan untuk Indonesia tapi juga dunia. Mengapa, karena Islam itu "Rahmattan lil alamin", bukan ancaman bukan sesuatu yang ganjil. Tapi, justru memberikan manfaat yang bagi kehidupan masyarakat," tutupnya.
Sementara, pengembangan ekonomi syariah oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menyasar masyarakat desa dan pesantren. Dalam penerapannya melibatkan lima institusi yang saling bersinergi. Diantaranya, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, pemilik modal serta pengembangan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.
