KBRN, Pekanbaru : Dalam beberapa dekade terakhir, ketersediaan air bersih bagi warga yang tinggal di kawasan pesisir Provinsi Riau semakin susah, bahkan akses air bersih untuk masyarakat pesisir semakin memburuk dari waktu ke waktu, belum lagi persoalan air minum yang tidak bisa diakses dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Hal itu dikatakan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau, Ahmad Fitri saat diseminasi kajian kebijakan publik dengan tema kinerja PDAM dalam menyelenggarakan pelayanan air bersih bagi masyarakat di daerah pesisir Provinsi Riau, Selasa (10/12/2019) di Pekanbaru.
Dia mengatakan kajian dilakukan di tiga daerah yaitu Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Bengkalis.
"Kesulitan yang dirasakan warga pesisir seperti ironi, karena tiga pdam di daerah tersebut tidak mampu memberikan layanan air bersih kepada masyarakat," jelasnya.
Dikatakan, dari riset yang dilakukan setiap keluarga harus mengalokasikan dana yang cukup besar untuk kebutuhan air minum dan pemerintah daerah melalui PDAM terkesan tidak memberikan solusi yang tepat.
"Kesimpulan Ombudsman bahwa pengelolaan air di daerah pesisir Riau bahkan Riau secara keseluruhan tidak berpihak kepada masyarakat," ungkapnya.
Ahmad Fitri mengatakan pihaknya akan mengkomunikasikan hal tersebut dan menyampaikan saran kepada pemangku kebijakan dalam rangka perbaikan layanan PDAm untuk memberikan air bersih kepada masyarakat.
Diseminasi diikuti manajemen dari tiga PDAM yang adi di daerah serta pihak terkait lainnya.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau, Ahmad Fitri saat diseminasi kajian kebijakan publik dengan tema kinerja PDAM dalam menyelenggarakan pelayanan air bersih bagi masyarakat di daerah pesisir Provinsi Riau, Selasa (10/12/2019) di Pekanbaru.
Dia mengatakan kajian dilakukan di tiga daerah yaitu Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Bengkalis.
"Kesulitan yang dirasakan warga pesisir seperti ironi, karena tiga pdam di daerah tersebut tidak mampu memberikan layanan air bersih kepada masyarakat," jelasnya.
Dikatakan, dari riset yang dilakukan setiap keluarga harus mengalokasikan dana yang cukup besar untuk kebutuhan air minum dan pemerintah daerah melalui PDAM terkesan tidak memberikan solusi yang tepat.
"Kesimpulan Ombudsman bahwa pengelolaan air di daerah pesisir Riau bahkan Riau secara keseluruhan tidak berpihak kepada masyarakat," ungkapnya.
Ahmad Fitri mengatakan pihaknya akan mengkomunikasikan hal tersebut dan menyampaikan saran kepada pemangku kebijakan dalam rangka perbaikan layanan PDAm untuk memberikan air bersih kepada masyarakat.
Diseminasi diikuti manajemen dari tiga PDAM yang adi di daerah serta pihak terkait lainnya.
