KBRN, Jakarta : Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakalan mengkritisi kebijakan pemerintah dalam setahun terakhir. Dia juga akan memberikan solusi terkait berbagai persoalan bangsa ini. Hal itu akan disampaikan SBY dalam pidato politik refleksi akhir tahun di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Rabu (11/12/2019) esok hari.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Didik Mukrianto menegaskan Presiden RI ke-6 itu akan mengkritisi kebijakan pemerintah dari segala aspek.
"Pasti (SBY akan mengkritisi dan mengoreksi kebijakan pemerintah). Kami memotret apa yang terjadi di 2019 terkait dengan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dari segala aspek," tegasnya dalam wawancara dengan Radio Republik Indonesia, Selasa (10/12/2019).
Dipastikan Didik, SBY tak hanya akan menyampaikan kritik, namun juga akan memberikan solusi atas berbagai permasalahan bangsa yang terjadi selama setahun terakhir.
"Tentu dalam potret ini kami akan menyampaikan menurut standing kami. Dan kemudian tantangan ke depan apa, dan kami memastikan bahwa selain itu juga menawarkan sebuah solusi. Sehingga kami juga melakukan refleksi, melihat kebijakan pemerintah selama ini seperti apa ke depannya harus seperti apa. Tentu kami ingin menjadi bagian itu," ujarnya.
Dipertegas tentang selama mengobrol santai dengan SBY, masalah apa saja yang paling ingin dikoreksi, Didik bilang ada banyak. Diantaranya terkait stabilitas keamanan, politik, penegakan hukum, dan lain sebagainya. Termasuk adanya potensi pembelahan masyarakat.
"Belum lagi kemudian dirasakan bagaimana juga penegakan hukum di negara kita ini masih dirasakan sebagian masyarakat belum adil. Masih adanya penegakan hukum yang tajam ke bawah, sementara tumpul ke atas ini juga menjadi dinamika di negara kita ini," urainya.
SBY juga akan berbicara tentang ekonomi masyarakat yang saat ini kian sulit akibat ekonomi dunia yang tak kunjung membaik.
"Belum lagi bagaimana potret ekonomi yang masyarakat betul-betul kesulitan dengan kondisi perekonomian kita ini yang menjadi perhatian yang lain. Kemudian kebijakan lain misalkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang memberatkan masyarakat kita," pungkasnya. (Foto : Tangkap Layar YouTube/ Kompas TV)
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Didik Mukrianto menegaskan Presiden RI ke-6 itu akan mengkritisi kebijakan pemerintah dari segala aspek.
"Pasti (SBY akan mengkritisi dan mengoreksi kebijakan pemerintah). Kami memotret apa yang terjadi di 2019 terkait dengan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dari segala aspek," tegasnya dalam wawancara dengan Radio Republik Indonesia, Selasa (10/12/2019).
Dipastikan Didik, SBY tak hanya akan menyampaikan kritik, namun juga akan memberikan solusi atas berbagai permasalahan bangsa yang terjadi selama setahun terakhir.
"Tentu dalam potret ini kami akan menyampaikan menurut standing kami. Dan kemudian tantangan ke depan apa, dan kami memastikan bahwa selain itu juga menawarkan sebuah solusi. Sehingga kami juga melakukan refleksi, melihat kebijakan pemerintah selama ini seperti apa ke depannya harus seperti apa. Tentu kami ingin menjadi bagian itu," ujarnya.
Dipertegas tentang selama mengobrol santai dengan SBY, masalah apa saja yang paling ingin dikoreksi, Didik bilang ada banyak. Diantaranya terkait stabilitas keamanan, politik, penegakan hukum, dan lain sebagainya. Termasuk adanya potensi pembelahan masyarakat.
"Belum lagi kemudian dirasakan bagaimana juga penegakan hukum di negara kita ini masih dirasakan sebagian masyarakat belum adil. Masih adanya penegakan hukum yang tajam ke bawah, sementara tumpul ke atas ini juga menjadi dinamika di negara kita ini," urainya.
SBY juga akan berbicara tentang ekonomi masyarakat yang saat ini kian sulit akibat ekonomi dunia yang tak kunjung membaik.
"Belum lagi bagaimana potret ekonomi yang masyarakat betul-betul kesulitan dengan kondisi perekonomian kita ini yang menjadi perhatian yang lain. Kemudian kebijakan lain misalkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang memberatkan masyarakat kita," pungkasnya. (Foto : Tangkap Layar YouTube/ Kompas TV)
