peristiwa

Presiden Ingatkan Penyaluran Dana Desa Harus Lebih Efektif

Oleh: Pradipta Rahadi Editor: Heri Firmansyah 10 May 2020 - 11:37 kbrn-pusat
KBRN, Jakarta : Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas mengenai Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 di Kantor Presiden, pada Rabu (11/12/19). 

Dalam arahannya, Kepala Negara mencatat bahwa jumlah anggaran Dana Desa dari tahun ke tahun selalu meningkat. Untuk itu, penyaluran Dana Desa harus efektif dan memiliki dampak pada desa yang mendapat aliran Dana Desa.

"Dengan jumlah anggaran yang meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak signifikan pada desa, terutama pada percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri di pedesaaan dan mengurangi kemiskinan desa," tutur Presiden. 

Kepala Negara mencatat, total Dana Desa yang sudah dialokasikan APBN selama kurang lebih lima tahun belakangan ini yaitu sebesar Rp 329,8 Triliun. Di tahun 2020 mendatang, Dana Desa kembali akan meningkat dari yang sebelumnya tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun menjadi Rp 72 triliun.

"Saya mencatat total Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN selama kurang lebih di 5 tahun ini sebesar Rp 329,8 Triliun. Saya ulang Rp 329,8 Triliun. Angka yang sangat besar, dan Dana Desa akan terus meningkat di APBN Tahun 2020 Dana Desa akan meningkat menjadi Rp 72 Triliun dari sebelumnya di Tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun," ujar Presiden mengingatkan. 
 
Secara panjang Presiden mengingatkan agar pemanfaatan Dana Desa sudah harus dimulai di awal tahun, tepatnya mulai bulan Januari. Salah satu pemanfaatan awal Dana Desa yaitu diutamakan bagi Program Padat Karya, dengan memberi kesempatan kerja pada pengangguran.

"Pemanfaatan Dana Desa harus dimulai di awal tahun. Tahun 2020, bulan Januari saya minta sudah mulai. Utamakan Program Padat Karya dan berikan kesempatan kerja pada mereka yang miskin dan nganggur dengan model cash for work," tutur Presiden. 

Selain itu, Dana Desa pun sudah harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor produktif, yang akan membuka banyak lapangan pekerjaan. Untuk Badan Usaha Milik Desa sudah harus mulai direvitalisasi.

"Saya dapat laporan, dari 2.188 Bumdes tidak beroperasi dan dari 1.670 Bumdes yang beroperasi, belum berkontribusi pada pendapatan desa. Saya minta tolong ini jadi catatan. Saya juga minta Bumdes di-scalling up (peningkatan level kapasitas) mulai diintegrasikan ke supply chain nasional, dan bisa melakukan kemitraan dengan sektor swasta besar. Dan mulai dibuka channel distribusi, sehingga produk unggulan desa bisa masuk market place baik nasional maupun global," jelas Presiden menambahkan.

Di akhir arahannya, Presiden mengingatkan, bahwa Dana Desa harus diawasi manajemen lapangannya agar tata kelola Dana Desa semakin baik ke depannya. 

"Saya minta penggunaan Dana Desa benar-benar didampingi manajemen lapangannya sehingga tata kelola Dana Desa makin baik, accountable, transparan, dan pelibatan warga desa dalam pengawasan Dana Desa sangat diperlukan," pungkas Kepala Negara.