KBRN, Palangka Raya : Anggota Dewan Provinsi dari Daerah Pemilihan I yang berjumlah 10 orang telah melakukan setengah rangkaian reses hingga Rabu 11 Desember 2019. Dari sejumlah kunjungan dan pertemuan ke masyarakat banyak sekali masalah terutama di bidang pendidikan dan tenaga kesehatan di daerah pedalaman Katingan dan Gunung Mas.
Kepada RRI, salah satu anggota DPRD DApil I yang meliputi Palangka Raya , Kabupaten Katingan dan Gunung Mas, Natalia, Rabu (11/12/2019) mengungkap timnya sudah melakukan perjalanan diantaranya ke Pagatan, Kecamatan Katingan Kuala, Mendawai, berkunjung ke SMA 1 Pagatan hilir, menggelar pertemuan di Kantor Kecamatan Pagatan dan Galinggang dan pertemuan di Kantor Kepala Desa Jaya Makmur dan telah menghimpun sejumlah aspirasi. Aspirasi yang paling menonjol ialah kurangnya tenaga guru dan tenaga kesehatan di sejumlah daerah pedalam seperti di Desa Kruing dan Desa Jaya Makmur. Anggota Dewan bahkan menemukan ada sejumlah guru yang mendapatkan honor hanya 300 ribu per bulannya padahal tenaga guru sangat kurang sehingga mereka kadang merangkap tugas. Natalia menyebut tenaga guru sangat penting di pedalaman karena merupakan ujung tombak pendidikan bagi anak anak di pedalaman. Ini perlu menjadi perhaitan agar guru guru di daerah tersebut diperhtikan kesejahteraaanya dengan mengusulkan pemerintah mengangkat mereka minimal menjadi PTT atau Pekerja Tidak Tetap.
“Belum lagi ditemukan ada sejumlah fasilitas kesehatan yang jumlah tenaganya masih sangat minim. Ditambah minimnya akses transportasi tentu sangat menyulitkan warga untuk berobat. Ini ditemui di Pagatan , kampung tengah dan kampung melayu yang jalannya masih minim”, terangnya.
Lebih jauh Natalia juga menyebut tim reses Dapil I juga menemukan hambatan penyediaan listrik di sejumlah wilayah yang dikunjungi. Pasokan listrik tak menentu, kadang hidup di siang hari dan padam di malam hari begitu pula sebaliknya. Ini tentu sangat menghambat aktivitas dan pekerjaan masyarakat terutama yang sedang mencari nafkah. Nantinya tim reses akan menghimpun fakta fakta ini dan kemudian mengajukan usulan terhdap Pemerintah baik Provinsi dan Kabupaten.
