RRI News Portal

KBRN, Jakarta : Berita Rohadi yang menuntut keadilan hukum hari-hari ini begitu ramai di berbagai media tanah air. Tidak ubahnya seperti hujan lebat yang ditumpahkan dari langit. Menggelontor mengguncangkan jagat peradilan hukum yang compang-camping.

Sebagaimana diberitakan, Rohadi kini mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kasusnya ke Mahkamah Agung (MA). Selain itu, pada 16 Juni 2018, dia bahkan telah berkirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo. Dan pada 23 Mei 2019, dia juga berkirim surat untuk mengadukan hal yang sama kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dan surat ini mendapatkan balasan dari DPR RI melalui surat yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Juliasih SH, MH. Bahwa suratnya sudah diterima dan persoalan ini telah disampaikan kepada Pimpinan Komisi III DPR RI untuk mendapatkan tindak lanjut. Lalu, Rohadi melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Yanto Irianto, SH, MH & Partners, kembali membalas surat dari DPR RI itu, seperti rilis yang diterima RRI, Sabtu (21/12/2019).

Tentu saja, harapannya agar segera dipanggil untuk memberikan kesaksian di depan para anggota dewan di Komisi III DPR RI. Rohadi mengatakan, dia mendesak Komisi III DPR RI untuk segera memanggil dirinya, agar dia dapat memberikan kesaksiannya secara terang benderang di depan para anggota dewan yang terhormat. Dalam hal ini, katanya, dia tidak minta hukumannya dikurangi. Tapi dia siap jadi “justice colaborator”. Supaya persoalan mafia hukum yang terjadi di lembaga peradilan kita dapat dibongkar sampai ke akar-akarnya. Agar jangan sampai terjadi adanya “Rohadi-Rohadi” lain yang mengalami nasib yang sama di kemudian hari.

Selama puluhan tahun malang melintang dalam kecentangperenangan peradilan kita, khususnya di PN Jakarta Utara, Rohadi mengaku bahwa dia tahu banyak bagaimana bobroknya praktek-praktek timpang dalam proses peradilan kita. Hari-hari ini, kita menyaksikan aksi protes Rohadi atas perlakuan hukum yang dia terima. Setelah tiga tahun lebih mendekam di balik kokohnya tembok Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung. Setelah tidak tahan lagi menanggung gejolak perasaan. Karena merasa tidak diperlakukan secara adil di antara orang-orang yang puluhan tahun dia ada bersama mereka. Menarik Kembali Kesaksian Terdahulu.

Satu hal yang cukup mengejutkan adalah penuturan Rohadi bahwa dulu dia memang diam. Karena sewaktu masih di rutan KPK, dia beberapa kali didatangi seorang hakim tinggi Jawa Barat berinisial KT, yang isterinya ikut tersangkut kasus suap pedangdut Saipul Jamil itu. Maksud kedatangan sang hakim, menurut Rohadi, adalah untuk memintanya agar tidak “buka mulut”, sehingga menyeret nama hakim dan beberapa orang lainnya, yang sejatinya patut diduga terlibat dalam kasus itu.

Karena berprasangka baik, Rohadi memenuhi permintaan itu. Tapi ketika melihat gelagat yang tidak baik, dia pun menarik kembali kesaksiannya. Terbukti kemudian, ternyata semuanya seperti lepas tangan. Rohadi dijerat dengan pasal yang sangat berat, yaitu Undang-Undang Tipikor pasal 12 huruf a. Layaknya pelaku utama dalam kasus suap itu, sehingga dia harus menerima amar putusan hakim: Kurungan penjara selama 7 tahun. Padahal dia hanyalah penghubung antara ketua majelis hakim Ifa Sudewi, SH dan pengacara Saipul Jamil, Bertha Natalia, SH. Menurut pandangan pengamat dan konsultan hukum Drs. Muhammad Saleh Gawi, SH, MH, hukuman itu terlalu berat. Tidak setimpal dengan bobot kesalahan yang dilakukan Rohadi, yang hanya seorang penghubung. Sebab, pasal 12 huruf a pada UU Tipikor mestinya hanya bisa dijeratkan kepada seorang pelaku utama dalam kasus korupsi itu.

Menurut Saleh Gawi, bobot kesalahan Rohadi tidak terpenuhi oleh unsur-unsur yang ada dalam pasal itu. Karena, yang dapat dijerat dengan UU Tipikor Pasal 12a itu adalah orang yang dengan jabatan yang dimilikinya punya wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, berkenaan dengan uang suap itu. Artinya, orang yang berwewenang memutuskan berat ringannya hukuman Saipul Jamil. Padahal, Rohadi tidak punya wewenang seperti itu. Karena itu, Rohadi tak henti mempertanyakan, mengapa hanya dirinya sendiri yang dijadikan tumbal dalam kasus itu? Mengapa sejumlah nama lain yang sudah dia ungkapkan di pengadilan tidak tersentuh hukum? Mengapa Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) tidak tergerak untuk membongkar praktek-praktek mafia hukum di dalam kasus itu? Bukti-bukti tentang keterlibatan sejumlah orang itu sudah dia ungkapkan secara terang benderang. Kenapa KPK tidak mau membuka bukti-bukti yang sudah ada? Buruknya Wajah Buram Keadilan.

Sekali lagi, kita dibuat tercengang menyaksikan begitu banyak berita seputar kasus Rohadi tersebar belakangan ini. Media lokal maupun nasional tidak henti memberitakannya. Running text di sejumlah layar televisi nasional maupun lokal juga tak henti menayangkan langkah-langkah yang ditempuh Rohadi. Karuan saja karenanya, berita-berita itu membukakan mata kita. Karena berita-berita itu menggambarkan betapa buruknya 'Wajah Buram Keadilan' di negeri ini. Betapa tidak, bagaimana mungkin seorang mantan Panitera di PN Jakarta Utara dijadikan tumbal untuk sebuah kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak orang?

Meski demikian, kesedihan Rohadi tampaknya akan dapat terobati, bila Komisi III DPR RI berkemauan mendorong agar kasus ini dibuka secara terang-benderang, sehingga semua orang yang terlibat tidak boleh lolos dari jeratan hukum. Dengan demikian, wajah peradilan hukum kita yang bopeng-bopeng dapat dipermak kembali.

Wakil Ketua MPR H. Arsul Sani ketika beberapa hari lalu bicara dengan kuasa hukum Rohadi dari Yanto Irianto, SH, MH & Partners mengatakan: “(Bila Rohadi memang) merasa tidak mendapatkan keadilan, pertama, dia bisa mengemukakan hal itu kepada penyidik KPK. Kedua, dia bisa menulis surat kepada DPR, kepada Komisi III, untuk menceritakan ada proses ketidakdilan dalam proses hukum terhadap dirinya, di mana ada pelaku-pelaku lain yang dikatakan orang dalam keadaan imunitas. Dia tidak dihukum, tidak disentuh. Nah, kalau kemudian dia dapat mengemukakan semua dan kemudian melampirkan bukti-buktinya, nanti kami angkat di Komisi III.” Arsul Sani bahkan menegaskan, “Bongkar saja. Kami akan bantu mengangkat kasusnya kalau ada dugaan ketidakadilan atau imunitas terhadap pihak-pihak tertentu.”

Persoalan keadilan ini memang menjadi persoalan pelik yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Sebab, bobroknya sistem peradilan kita belakangan ini semakin membukakan mata banyak orang. Dikhawatirkan, hal ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan yang berlangsung di negeri ini. Soal ini, tentu menarik kita dengarkan pernyataan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti yang juga salah satu pengajar di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Dr Jur Andi Hamzah, SH, MH. Dikatakannya: “Banyak orang berpikir bahwa stabilitas nasional akan terguncang apabila ekonomi kita ambruk. Tetapi, sedikit sekali orang yang memahami bahwa bahaya paling besar yang dapat mengancam stabilitas nasional adalah apabila masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap upaya-upaya penegakan hukum yang tak mampu menghadirkan rasa keadilan dan keseimbangan keadilan di hati masyarakat.”

“Ketika kita berusaha menegakkan keadilan dalam penegakan hukum, potret yang merisaukan masih saja tampak di depan mata kita. Yaitu begitu seringnya penegakan hukum dilakukan justru dengan cara-cara yang melanggar azas dan aturan hukum yang semestinya. Apalagi di dalam ranah hukum pidana, yang sebetulnya adalah cabang ilmu yang paling sulit, namun sering tak disadari. Akibatnya upaya menghadirkan kepastian hukum sering tidak memunculkan keadilan dalam proses hukum.”

Oleh : Nasmay L. Anas

Wartawan Senior di Bandung