RRI News Portal

KBRN, Mataram : Pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) tidak menghilangkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kejaksaan untuk mengamankan Pembangunan Proyek Strategis Nasional. Hal itu ditegaskan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto, dalam pernyataan resminya, Rabu (15/1/2020). 

“Pembubaran team justru makin memperkuat secara kelembagaan untuk mengawasi dan mengamankan sejumlah pembangunan Proyek Strategis Nasional,” ucap Kejati NTB, Nanang Sigit Yulianto.

Pembubaran TP4D itu, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan TP4 Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-059/A/JA/03/2018 dan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 345 Tahun 2019.

Keputusan Jaksa Agung RI tersebut, menegaskan pelaksanaan pengamanan dan pendampingan dikembalikan ke masing-masing bidang sesuai tupoksinya, seperti Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis berada di bawah bidang Asisten Intelijen, dan untuk Pendampingan Hukum di bawah bidang Asisten Perdata dan TUN,  sedangkan untuk Penindakan di bawah bidang Asisten Tindak Pidana Khusus.

Terkait dengan pembubaran TP4D ini, Kepala Kejaksaaan Tinggi NTB, bersama Wakilnya Selasa kemarin bertempat di Aula BPSDM Provinsi NTB Kantor Sementara Kejaksaan Tinggi NTB, juga telah menggelar Sosialisasi Pengamanan Pembangunan Strategis Nasional 2020 dan Evaluasi Walpam Pembangunan Strategis Nasional 2019.

Nanang bersama wakilnya, Anwarudin Sulistiyono, didampingi seluruh Asisten pada Kejaksaan Tinggi NTB dan Kepala Bagian Tata Usaha beserta seluruh Kepala Seksi pada Asisten Bidang Intelijen dan Asisten Perdata dan TUN Kejaksaan Tinggi NTB.

Kegiatan yang dihadiri 75 orang peserta dari 30 Satuan Kerja /Dinas/Instansi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi NTB beserta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pada sesi tanya jawab dengan Dinas / Instansi / BUMN / Satuan Kerja di antaranya memberikan testimony terkait manfaat adanya TP4D terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan diharapkan agar ke depannya tetap bisa melakukan pendampingan dan pengamanan sehingga pembangunan bisa berjalan lancar tanpa adanya kendala dan hambatan.

Selain itu, dari Pemerintah Provinsi NTB akan membahas regulasi Pengamanan dan Pendampingan Terpadu antara Pemerintah Provinsi melalui Inspektorat di bawahnya dengan Kejaksaan dan Kepolisian.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 2020 yang lebih menekankan kepada pencegahan dan penegakan hukum yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan menjaga kelancaran program pembangunan.

Pembangunan Proyek Strategis Nasional merupakan program unggulan pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial yang harus didukung oleh semua pihak dalam pelaksanaannya.

“Dengan demikian pembubaran TP4 tidak menghilangkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kejaksaan untuk mengamankan Pembangunan Proyek Strategis Nasional, tapi justru menurut saya hal ini makin diperkuat secara kelembagaan,” ujar Nanang.

Karena itu, ke depannya Kejati NTB, berharap Kementrian / Lembaga / Dinas / Instansi / BUMN / BUMD, di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi NTB akan tetap dapat melakukan permohonan untuk dilakukan pengamanan dan pendampingan hukum terhadap pelaksanaan pembangunan khususnya yang masuk proyek strategis nasional.