KBRN, Yogyakarta : Peneliti kajian internasional UGM mengapresiasi upaya serius pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya virus corona dengan menutup jalur penerbangan dari dan ke China.
”Kami yakin ada pertimbangan di balik keputusan itu, karena sudah tujuh dari 10 negara ASEAN yang wilayahnya dekat dengan Indonesia, ada kasus positif 2019-nCov ini,” kata Staff peneliti Institute of International Studies UGM Arindha Nityasari kepada RRI, Rabu (5/2/2020).
Dalam konferensi pers, terkait pengaruh penyebaran corona terhadap politik dan ekonomi global, serta implikasinya terhadap Indonesia, di Fisipol UGM, Rabu (5/2/2020), Arindha menilai, upaya pencegahan masuknya virus tersebut ke Indonesia harus dilakukan.
”Kami percaya bahwa pemilihan momentum ini cukup strategis, karena pemberhentian travel dari dan ke Cina itu dilakukan, setelah Indonesia berhasil mengevakuasi WNI yang ada di Wuhan,” ungkap dia.
”Kalau dilakukan sebelum (evakuasi, red) mungkin Pemerintah Cina tidak akan mengijinkan Pemerintah Indonesia mengevakuasi WNI yang ada disana,” imbuhnya.
Merebaknya virus corona di Cina, juga diyakini pengamat mempengaruhi perekonomian global, terutama negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan Negeri Tirai Bambu, seperti Indonesia.
Agar pengaruhnya tidak signifikan, Indrawan Jatmika, Staff peneliti lain di Institute of International Studies UGM meminta pemerintah, mencari solusi alternatif untuk industri dalam negeri.
Untuk komoditi yang tidak bisa disubstitusi, oleh komoditi yang bisa produksi sendiri, tentu pemerintah harus mencari suplay dari negara-negara lain, yang bisa menggantikan barang produksi dari Cina.
”Ya meskipun mungkin harganya mahal, atau ketersediaan dan kualitasnya tidak sebaik barang produksi dari Cina misalnya, tetapi itulah langkah yang bisa dilakukan,” terangnya.
Indrawan juga meyakini, jika nanti kasus virus corona bisa diatasi, Pemerintah Cina akan melakukan rekonsiliasi global, untuk membahas dampak virus tersebut. Jika ini terjadi, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri.
