RRI News Portal

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyanggah pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni terkait pengetahuannya soal kasus suap proyek Badan Keamanan Laut (Bakamla). 

Politikus Partai Nasdem itu diketahui sempat dimintai keterangannya oleh penyidik KPK terkait pengetahuannya soal PT Merial Esa, milik Fahmi Darmawansyah yang terlibat perkara suap Bakamla.

Sebelumnya, setelah usai menjalani pemeriksaan KPK pada Jumat (14/02/2020), Sahroni menyatakan penyidik merasa bingung menanyakan soal kasus suap Bakamla kepadanya. Bahkan dia menyebut, penyidik baru mengetahui bahwa dia merupakan anggota DPR RI.

"Saya kira tidak benar, Ahmad Sahroni kemudian menyatakan demikian, karena seluruh saksi yang di panggil KPK tentu, orang-orang yang diduga mengetahui, melihat dan mengalami sendiri terhadap peristiwa," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dikonfirmasi, di gedung KPK, Jumat (21/02/2020).

Plt jubir penindakan KPK, Ali Fikri menyampaikan, jika penyidik masih membutuhkan pernyataan Sahroni dalam perkara suap Bakamla, KPK tidak menutup kemungkinan akan kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadapnya.

Namun Ali mengatakan, kewenangan pemanggilan saksi merupakan keputusan penyidik. Tidak menutup kemungkinan juga, penyidik akan memanggil saksi lainnya yang mengetahui keterlibatan PT Merial Esa dalam perkara suap Bakamla.

"Adapun , Ahmad Sahroni tentunya nanti kami juga akan memanggil saksi-saksi lain yang mengetahui tentang hubungan bisnisnya, dengan PT ME tersebut," tegas Ali.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengklaim penyidik KPK kebingungan mengajukan pertanyaan kepadanya. Ahmad Sahroni diperiksa KPK terkait kasus suap proyek di Bakamla.

"Semua terkait masalah pertanyaan tentang bisnis masa lalu. Ya biasalah namanya waktu zaman Abang dulu bisnis minta informasi, tapi masalahnya bisnis dengan Bakamla sama sekali gua nggak tahu, " kata Sahroni usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/02/2020).

"Tadi juga kenapa sampai satu jam setengah ngobrolnya yang lain lebih banyak daripada urusan Bakamla karena bingung penyidiknya mau nanya urusan Bakamla gua nggak tahu sama sekali," kata Sahroni.

Pemeriksaan terhadap Sahroni berkaitan dengan PT Merial Esa (ME), korporasi yang sudah di tetapkan KPK sebagai tersangka. PT ME diketahui milik Fahmi Darmawansyah, yang telah divonis bersalah dalam kasus ini.

PT ME diduga membantu memberikan suap kepada Fayakhun Andriadi, yang saat itu menjabat anggota DPR. Suap kepada Fayakhun itu, disebut KPK, diberikan oleh Fahmi Darmawansyah.