KBRN, Jakarta : Omnibus Law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja telah menimbulkan polemik di masyarakat.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperkirakan polemik mengenai produk undang-undang tersebut akan berkepanjangan lantaran sejumlah pihak menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja.
"Makanya saya memprediksi Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja akan menjadi ujian yang signifikan bagi pemerintah Jokowi-Ma'ruf dalam satu tahun ke depan," kata Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra diskusi dan Hasil Survei Persepsi Publik tentang Kinerja Pemerintahan dan Proyeksi Politik 2024 di Jakarta, Minggu (23/02/2020).
Menurut Indra sejumlah pihak menolak keberadaan Omnibus Law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja diantaranya penolakan disampaikan aktivis lingkungan, aktivis HAM, aktivis buruh dan juga industri pers.
Indra menjelaskan penolakan keberadaan Omnibus Law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja itu lantaran pendapat masyarakat sipil diabaikan oleh pemerintah.
"Penyusunan draf Omnibus Law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja tidak dikomunikasikan, padahal di pasal 96 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 mewajibkan adanya partisipasi publik sebelum disampaikan ke DPR, publik seakan-akan ditutup informasi mengenai hal itu," tegasnya.
Dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Indra mengkritik masalah dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga menjadi perhatian publik.
"Dewas telah mendelay proses penyadapan, mendelay proses penggeledahan dan itu terjadi," ungkapnya.
Ia mencontohkan Dewan Pengawas KPK memberi ijin untuk penggeledahan yang akan dilakukan penyidik KPK dua hari kemudian.
"Saya melihat ketika Dewas memberikan ijin hari Jumat untuk eksekusi penggeledahan hari Senin, bagaimana mau digeledah, mungkin barang buktinya sudah dipindahkan. Ini persoalan penegakan hukum," terangnya.
Menurut Indra masalah-masalah itu menjadi kritikan bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Ini harus menjadi perhatian," tegasnya.
/1dey6w4qal7a26f.jpeg)
