RRI News Portal

KBRN, Jakarta : Proposal perdamaian yang ditawarkan Trump dan Netanyahu pada 23 Januari lalu di Gedung Putih, secara jelas tidak berpihak pada rakyat Palestina. Dalam proposal yang terdiri atas 181 halaman itu, menyebut akan mengesahkan pendudukan Israel di Tepi Barat. Sedangkan, Ibu Kota Palestina akan berlokasi di Abu Dis, yaitu sebuah wilayah di luar Yerusalem timur dengan keamanan serta kebijakan perbatasannya akan diputuskan oleh Israel. Belum lama ini, PM Netanyahu bersikukuh bahwa “Lembah Yordan” berada di bawah kendali penuh Israel dan menjadi bagian penting dari perbatasan timurnya.

Pengakuan sepihak Israel itu mendapatkan penolakan dari Yordania. Duta Besar Yordania untuk Indonesia, Abdallah Suliman Abu Romman, menegaskan, segala bentuk perubahan yang disampaikan oleh Israel terkait Palestina dan Yordania, adalah hal-hal yang ditolak oleh rakyat Yordania.

“Setiap saat, dimana pun, pemerintah kami, Menteri Luar Negeri kami, terutama Raja Abdullah II, dimana kami menegaskan kami menolak setiap saat terhadap perubahan yang ada (klaim dari Israel),” ungkap Abdallah ketika ditemui usai menggelar pertemuan bersama Wapres Ma’ruf Amin, di kantor Wapres, Senin (24/2/2020), di Jakarta.

Menurut Abdallah, Yordania sendiri menyerahkan sepenuhnya berbagai masalah yang ditimbulkan Israel pada hukum internasional. “Dimana kami percaya pada hukum internasional, kami mendukung saudara-saudara kami di Palestina dan serta kami tentunya mendukung isu-isu terkait saudara-saudara Yordania kami,” ujarnya.

Selain, dalam kesempatan itu Abdallah turut mengapresiasi konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina meraih kemerdekaannya dari Israel. “Kali ini saya menyampaikan apresiasi dari pemerintah saya terhadap dukungan Indonesia mengenai Palestina,” ucap Abdallah.

Sementara, ketika menghadiri pertemuanbersama para anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, Rabu (12/2/2020), di Markas Besar PBB, New York, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, sambil membawa peta Palestina, menunjuk sebagian proyek yang dikerjakan Israel dan sekutunya di wilayah Palestina. “Ini adalah rangkuman dari beberapa proyek pengerjaan yang merepresentasikan apa yang kami harapkan sebagai sebuah negara. Siapa di antara Anda yang akan menerima kondisi ini?,” tegas Abbas.

Dalam pertemuan itu selain menolak rencana perdamaian yang diajukan Trump, Abbas juga menyebut bahwa deklarasi itu tidak diterima oleh rakyat Palestina. “Proposal itu melawan rakyat Palestina, khususnya dengan adanya ijin bagi pendudukan Israel,” tambah Abbas.

PBB sendiri menyatakan menolak “Kesepakatan Abad Ini” dari Presiden AS Donald Trump dan menegaskan bahwa konflik Palestina-Israel, harus diselesaikan berdasarkan resolusi PBB dan hukum internasional.

“Lembah Yordan” adalah sebidang tanah subur yang membentang dari utara Laut Mati di sepanjang perimeter timur Tepi Barat, berbatasan dengan Yordania. Ini adalah rumah bagi 65.000 warga Palestina di 28 desa dan 11.000 warga Israel, yang tinggal di pemukiman yang dibangun secara ilegal.

Menurut rencana yang dikeluarkan oleh Trump, negara Palestina di masa depan akan dipisahkan dari perbatasan Yordania dengan wilayah Israel. Saat ini, jembatan Allenby / King Hussein di atas Sungai Yordan adalah satu-satunya perbatasan yang melintasi antara Yordan dan Tepi Barat.