Mau Menang Pilkada Serentak 2020? Jangan Pakai Hoaks
KBRN, Mataram : Pesta demokrasi memilih pemimpin kembali akan dihelat pada 23 September 2020 secara serentak di Indonesia. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat sekitar tujuh kabupaten dan kota akan ambil bagian pada pilkada serentak tersebut.
Gawe demokrasi ini harus dilaksanakan dengan penuh riang gembira dan masyarakat terlibat secara aktif tanpa ada kubu-kubuan yang berujung perpecahan.
Para wajib pilih disuguhkan politik bermartabat sehingga tercipta pemilih cerdas dan rasional tanpa riak-riak yang berujung pada pertikaian.
"Tanggung jawab para calon juga kemudian untuk menyampaikan bahwa perjuangan-perjuangan ini murni atas panggilan jiwa dalam membangun daerah," kata, Nauvar Furqani Farinduan, Anggota DPRD NTB, Selasa (25/2/2020) di Lombok Barat.
"Artinya kalau kemudian dilandasi dengan niat yang murni sehingga tidak akan ada hoaks-hoaks yang disampaikan hanya untuk membranding dirinya," sambungnya.
Hal inilah yang menjadi tanggung jawab bagi para calon kepala daerah yang akan berkompetisi di pilkada serentak 2020.
"Jadi disatu sisi calon memiliki tanggung jawab dan komitmen, kemudian apa yang dia kampanyekan betul - betul murni atas panggilan jiwa dengan landasan niat yang tulus sehingga apa yang disampaikan apa adanya," imbuh politisi muda partai Gerindra NTB ini.
Farinduan mengungkapkan bahwa masyarakat juga harus melakukan klarifikasi ataupun kroscek jika terdapat penjelasan yang belum jelas kebenarannya beredar ditengah masyarakat terkait Paslon tertentu.
Para pelaku politik dalam hal ini juga harus memiliki tanggung jawab moral terhadap apa yang disampaikan Paslon yang diteruskan ke masyarakat luas merupakan informasi yang utuh bukan informasi yang sifatnya parsial dan hanya memberikan keuntungan salah satu calon.
"Karena bagaimanapun juga dalam dunia demokrasi kita sebagai manusia memiliki amanah secara pribadi bahwa daerah ini merupakan tanggung jawab bersama baik dari para calon, pelaku politik dan masyarakat kemudian bisa memproporsikan bahwa ini adalah sebuah pilihan politik dalam mendukung daerah untuk lima tahun kedepan," tandasnya.
