• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pilkada 2020

Soal IKP Bawaslu, Mahfud MD: Kita Sudah Terbiasa dengan Kerawanan Pemilu

25 February
23:00 2020

KBRN, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, menanggapi telah diluncurkannya Indeks Kerawanan Pemilu (IPK) yang dipetakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Mahfud mengatakan bahwa adanya pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu merupakan hal yang biasa. Sebab menurut Mahfud adanya pemetaan IKP yang selain dipetakan oleh Bawaslu, Kementerian yang dipimpinnya serta aparat kepolisian juga telah melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan pesta demokrasi di sejumlah wilayah.

"Kita punya data kerawanan, kita punya sendiri juga. Kita sudah terbiasa dengan peta kerawanan itu, dan Polri sudah biasalah memetakan dulu, yang rawan di daerah ini, daerah ini," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, saat melakukan jumpa pers di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta (25/2/2020).

Baca juga : Bawaslu Sebut Manokwari dan Sulut Paling Rawan Konflik di Pilkada 2020

Baca juga : Pilkada Serentak 2020 Harus Jujur, Wapres Ma'ruf Amin Kenalkan Istilah 'NPWP'

Baca juga : Mendagri Paparkan Dua Kemungkinan Utama Penyebab Pilkada Papua Rawan Konflik

Meski adanya pemetaan IKP yang disebutnya sebagai hal yang biasa, namun lebih lanjut kepada Reporter RRI serta sejumlah awak media lainnya, Mahfud juga mengungkapkan bahwa, hal yang terpenting dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) ialah dengan menjaga pelaksaan pesta demokrasi tersebut dari berbagai aspek yang dapat menggangu pesta demokrasi.

"Yang pentingkan Pemilukada itu harus dijaga segala-galanya," ungkap Mahfud yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kendati menjadi hal yang biasa dalam pemetaan kerawanan wilayah akan pelaksaan Pemilihan Umum, namun lebih lanjut iamemberikan apresiasi atas upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang telah memberikan pemetaan wilayah rawan terjadi gangguan didalam pelaksaan pesta demokrasi.

Ia juga meminta Bawaslu, untuk menyerahkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2020 kepada dirinya. Hal tersebut diungkapkan Menkopolhukam, yakni untuk bertujuan menjadi dasar pertimbangan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dalam melihat kemungkinan terjadinya kerawanan disejumlah wilayah.

"Yang dari Bawaslu, terimakasih. Kalau ada waktunya nanti berikan ke saya, nanti kita jadi bahan pertimbangan," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Mochammad Afiffuddin mengatakan bahwa dari 261 Kabupaten Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, lebih lanjut Afiffuddin menuturkan setidaknya terdapat 15 kabupaten kota yang memiliki tingkat Indeks Kerawanan Pemilu tertinggi dengan indeks kerawanan ditingkat Kabupaten Kota saat ini memiliki skor rata-rata mencapai 61,65 persen.

"Ini ranking dari kab/kota dari sisi indikator ada 15 kab/kota dengan level tertinggi. Ada di kabupaten Manokwari, Mamuju, Makasar, Lombok Tengah, Waringin Timur, Kepulauan Sula, Mamuju Tengah, Sungai Penuh, Minahasa Utara, Pasang Kayu, Tomohon, Ternate, Serang, Kendal, dan Sambas," katanya.

Sementara untuk IKP di tingkat Provinsi, Afiffuddin menguangkapkan bahwa seluruh Provinsi yang melaksanakan Pilkada 2020, memiliki skor Indeks Kerawanan Pemilu mencapai 73,80 persen.

"Selanjutnya, posisi kerawanan pilkada serentak di tinkat Provinsi, paling tinggi Sulut, Sulteng, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Kalteng, Kalsel, Kepulauan Riau, Kaltara," ungkap anggota Bawaslu RI, Mochammad Afiffuddin di Ballroom Red Top Hotel & Convention Centre, Jakarta (25/2/2020).

Dalam mengukur IKP 2020, Bawaslu ungkap Afiffuddin, menggunakan standar kualifikasi rendah, sedang dan tinggi di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Afiffuddin mengatakan indeks kerawanan ditingkat Kabupaten Kota saat ini memiliki skor rata-rata mencapai 61,65 persen sedangkan untuk tingkat Provinsi memiliki skor indeks kerawanan mencapai 73,80 persen.

"Untuk indeks kerawanan kabupaten kota saat ini posisinya di 61,65 jadi kalau masuk di level 3 sudah sedang rata-ratanya. Selanjutnya, posisi kerawanan Pilkada serentak di tingkat provinsi, itu skornya 73,80," tutupnya.

00:00:00 / 00:00:00