KBRN, Surakarta: Badan Pengawas Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta menggandeng lembaga keamanan, TNI/Polri dalam Pilwalkot Solo 2020. Mereka berperan serta dalam pengawasan partisipatif dalam keamanan.
Ketua Bawaslu Surakarta Budi Wahyono menyatakan, semua pihak memiliki tanggung jawab mengawal demokrasi di Kota Surakarta menuju demokrasi yang bersih dan bermartabat.
"Berperan serta pengawasan partisipatif bisa dilakukan diantaranya melaporkan ketika ada pelanggaran, memberikan edukasi untuk menolak politik identitas, isu Sara maupun ujaran kebencian," ungkapnya kepada wartawan di sela-sela acara Rapat Koordinasi dengan Stakeholder di Hotel Sahid Kusuma, Selasa (25/2/2020).
Menurutnya, tak kalah penting juga membangun kesadaran literasi kepada masyarakat untuk menolak politik uang. Mengingat hasil survey menunjukkan masih ada 19 sampai 33 persen masyarakat Indonesia yang masih menanti politik uang.
"Masyarakat bisa membangun kultur dia memilih tidak atas dasar dibeli, namun tertarik program, rekam jejak kandidat dan berani melaporkan ketika ada potensi pelanggaran politik uang," beber Budi Wahyono.
Budi menyebutkan, Surakarta masuk level indeks kerawanan sedang. Berdasarkan penelitian Burhanuddin Muhtadi Indo Barometer hampir semua pemilih menanti money politics. "19 persen sampai 33 persen masih menanti politik uang," ujarnya.
Sementara itu, peserta yang ikut dalam Rakor kali ini sekitar 100 orang. Selain dari TNI/Polisi serta organisasi darma wanita mereka, juga dari jajaran Pemerintah Kota dari unsur Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat.
Rakor bertema “Menjalin Sinergitas dengan Mitra Bawaslu dalam Mewujudkan Pilkada Surakarta 2020 bersih, bermartabat, partisipatif dan berintegritas” menghadirkan 2 nara sumber.
Meliputi Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0735/ Surakarta Mayor Infanteri Alfian Yudha Praniawan serta pengamat politik Universitas Sebelas Maret Doktor Agus Riewanto.
Kegiatan yang sama sebelumnya dilakukan Bawaslu Kota Surakarta dengan kelompok guru PPKN. Kemudian kelompok ormas keagamaan, kepemudaan, LPMK dan ASN di lingkungan kelurahan Kecamatan.
Ketua Bawaslu Surakarta Budi Wahyono menyatakan, semua pihak memiliki tanggung jawab mengawal demokrasi di Kota Surakarta menuju demokrasi yang bersih dan bermartabat.
"Berperan serta pengawasan partisipatif bisa dilakukan diantaranya melaporkan ketika ada pelanggaran, memberikan edukasi untuk menolak politik identitas, isu Sara maupun ujaran kebencian," ungkapnya kepada wartawan di sela-sela acara Rapat Koordinasi dengan Stakeholder di Hotel Sahid Kusuma, Selasa (25/2/2020).
Menurutnya, tak kalah penting juga membangun kesadaran literasi kepada masyarakat untuk menolak politik uang. Mengingat hasil survey menunjukkan masih ada 19 sampai 33 persen masyarakat Indonesia yang masih menanti politik uang.
"Masyarakat bisa membangun kultur dia memilih tidak atas dasar dibeli, namun tertarik program, rekam jejak kandidat dan berani melaporkan ketika ada potensi pelanggaran politik uang," beber Budi Wahyono.
Budi menyebutkan, Surakarta masuk level indeks kerawanan sedang. Berdasarkan penelitian Burhanuddin Muhtadi Indo Barometer hampir semua pemilih menanti money politics. "19 persen sampai 33 persen masih menanti politik uang," ujarnya.
Sementara itu, peserta yang ikut dalam Rakor kali ini sekitar 100 orang. Selain dari TNI/Polisi serta organisasi darma wanita mereka, juga dari jajaran Pemerintah Kota dari unsur Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat.
Rakor bertema “Menjalin Sinergitas dengan Mitra Bawaslu dalam Mewujudkan Pilkada Surakarta 2020 bersih, bermartabat, partisipatif dan berintegritas” menghadirkan 2 nara sumber.
Meliputi Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0735/ Surakarta Mayor Infanteri Alfian Yudha Praniawan serta pengamat politik Universitas Sebelas Maret Doktor Agus Riewanto.
Kegiatan yang sama sebelumnya dilakukan Bawaslu Kota Surakarta dengan kelompok guru PPKN. Kemudian kelompok ormas keagamaan, kepemudaan, LPMK dan ASN di lingkungan kelurahan Kecamatan.
