• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Sah, Mendagri Lantik Bupati dan Wakil Bupati Definitif Kabupaten Kepulauan Talaud

26 February
13:08 2020

KBRN, Jakarta: Polemik akan kepemimpinan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud, yang dimana pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut dan Moktar Arunde Parapaga memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 silam dan tak kunjung dilantik oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey akhirnya berakhir.

Berakhirnya polemik tersebut, Kepala Pusat Penerangan  (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah memutuskan untuk melantik secara resmi Elly Engelbert Lasut dan Moktar Arunde Parapaga sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud selama lima tahun kedepan.

Dalam keputusan tersebut, Bahtiar juga menjelaskan bahwa adanya Surat Keputusan (SK) terhadap Bupati Talaud, sebelumnya sudah dikeluarkan sejak masa Kepemimpinan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 1 Juli 2019 silam.

"Betul tadi sudah dilaksanakan pelantikan Bupati (Talaud) terpilih. Masa jabatan terhitung sejak pelantikan. Undang-undang Pemda itu masa jabatan kepala daerah 5 tahun terhitung sejak pelantikannya. Sebenarnya bupati terpilih itu sudah dapat keputusan menteri waktu itu, Mendagri saat itu Tjahjo kumolo sudah mengeluarkan SK bupati terpilih 1 Juli 2019 lalu." ungkap Bahtiar usai mengikuti jalannya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud, di kantor Kemendagri, Jakarta (26/02/2020).

Adanya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud yang dilakukan Mendagri tersebut berdasarkan hasil gelar perkara yang sebelumnya dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi.

Dari hasil gelar perkara tersebut, lebih lanjut Kapuspen Kemendagri menjelaskan bahwa kendati pada dasarnya pelantikan kepala daerah tingkat Kabupaten Kota dilakukan oleh kepala daerah tingkat Provinsi, namun adanya peran Menteri Dalam Negeri yang dapat melakukan pelantikan tersebut, jika Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan hadir dalam pelantikan kepala daerah tingkat Kabupaten Kota.

"Dari hasil gelar perkara itu, diperoleh masukan bahwa hasil pilkada yang lalu sudah final dan mengikat. Maka yang bersangkutan tetap harus dilantik. Yang harusnya melantik itu adalah gubernur, dalam hal ini gubernur berhalangan maka wakil gubernur. Dalam hal ini wakil gubernur berhalangan maka dilaksanakan oleh Mendagri," jelasnya lagi.

Kepala Pusat Penerangan, Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar juga menuturkan bahwa pelantikan Elly Engelbert Lasut dan Moktar Arunde Parapaga sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut telah sesuai dengan adanya amanat konstitusi.

"Maka yang dilakukan pak Mendagri ini, menjalankan tugas konstitusional melakukan pelantikan bupati terpilih," tutup Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.

Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut, yang baru dilantik mengungkapkan, adanya keputusan Mendagri Tito Karnavian yang mengambil langkah untuk melantik dirinya serta Moktar Arunde kepala daerah ditingkat Kabupaten, merupakan langkah tegas Pemerintah Pusat dan sebuah penghormatan akan aspirasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah.

Untuk itu Ia berterima kasih atas langkah Menteri Dalam Negeri yang mengambil langkah untuk menetapkan Elly Engelbert dan Moktar Arunde sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud secara definitif.

"Saya pikir ini suatu gambaran penghargaan penghormatan Pemerintah pusat terhadap aspirasi masyarakat yang sudah diputuskan lewat pilkada, dan ternyata penegakan aturan, Undang-undang di Indonesia ini sangat tegas. Kami sangat berterima kasih pada pak Menteri Dalam Negeri yang telah mengambil langkah, memutuskan untuk melantik kami untuk memimpin di kabupaten Talaud," ungkap Elly Engelbert di gedung Kemendagri usai dilantik.

00:00:00 / 00:00:00