RRI News Portal

KBRN, Mataram : Maju sebagai bakal calon kepala daerah di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tujuh kabupaten kota 23 September 2020 di Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat terbuka.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin ambil bagian. Terdapat dua opsi yang dapat dipilih masyarakat untuk berkompetisi pada pilkada serentak nantinya yakni, jalur perseorangan dan partai politik atau gabungan partai politik.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB Zuriati mengatakan, dari tujuh kabupaten kota yang menggelar pilkada serentak didaerah ini hanya satu kabupaten yang tidak memiliki bakal calon perseorangan.

“Enam kabupaten kota cukup banyak peminat bakal calon perseorangan. Terbukti dengan banyaknya figur-figur bacalon yang mengabil Akun Sistem Informasi Pasangan calon (Silon)  KPU. Dari enam wilayah itu tercatat sekitar sebelas bacalon yang ambil bagian,” katanya, Rabu (26/2/2020).

Disebutkan, untuk kabupaten Lombok Utara dan Bima masing-masing satu bacalon, Sumbawa dan Dompu masing-masing dua bacalon, Lombok Tengah masing-masing empat bacalon serta kota Mataram satu bacalon.

Tingginya minat partisipasi masyarakat yang maju melalui jalur independen mendapat apresiasi yang tinggi dari KPU NTB karena menunjukkan bahwa masyarakat sudah sangat melek demokrasi.

Pengecekan terhadap syarat minimal dukungan bacalon perseorangan ini tengah dilakukan dan dipastikan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Umar Achmad Seth menjelaskan, pengawasan terhadap proses pengecekan syarat minimal dukungan bacalon perseorangan terus di kawal.

Langkah ini ditempuh untuk memastikan seluruh proses yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku berdasarakan undang–undang dan peraturan yang ada.

“Itulah salah satu yang diawasi oleh bawaslu karena pada akhirnya KPU akan mengeluarkan berita acara. Dimana berita acara itu menjadi objek sengketa  sehingga kenapa bawaslu harus melakukan pengawasan yang demikian intensif,” imbuhnya.

Pengawasan yang optimal itu lanjutnya, agar bawaslu memiliki laporan hasil pengawasan yang nantinya akan digunakan sebagai bukti jika nantinya terdapat pihak–pihak yang berkeberatan sehingga bawaslu terlebih dahulu mengetahui permasalahannya berada di titik-titik mana yang diperdebatkan.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan yang diberikan oleh bawaslu di tujuh kabupaten kota yang krusial bahwa calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi dukungan syarat minimal.

Tujuh kabupaten kota yang akan menggelar pilkada serentak di NTB antara lain, kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Kabupaten Bima.