KBRN, Jakarta : Pengamat Cikini Studi, Teddy Mihelde Yamin, menyayangkan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) dan pejabat tinggi di sekitar Presiden Joko Widodo suka berbicara asal bunyi alias 'asbun', dengan membuat pernyataan gaduh di berbagai kesempatan. Sebagian di antaranya justru 'blunder' yang berujung memicu kegaduhan.
"Padahal mereka bukan orang sembarangan, selain ahli di bidangnya, pendidikan mereka juga tinggi, bahkan profesor. Banyaknya pernyataan pejabat yang seringkali tak sesuai fakta, tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat di sepanjang tahun 2019 dan 2020 ini," kata Teddy melalui keterangan tertulisnya yang diterima RRI Pro3 di Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Karena itu, Teddy meminta agar Presiden Jokowi segera menertibkan anak buahnya yang kerap membuat gaduh dengan pernyataan-pernyataan yang 'asbun'-nya. Jangan salahkan jika publik menilai ada sebuah iklim yang kurang sehat terbangun di sekitar Istana, sehingga masalah yang serius di masyarakat tetapi malah direspon orang di sekitar Presiden sekenanya.
"Bisa saja Presiden tidak menegur dan kurang mencontohkan cara berkomunikasi yang benar sehingga mereka seenaknya berbicara Hal lain bisa juga mereka menganggap tidak penting, dan bermaksud bercanda, menuduh permainan atau pelintiran media. Tetapi kalau pelintiran media kok rasanya mustahil di zaman terbuka saat ini. Karena pada rekaman pembicaraan, semua terungkap jelas," katanya.
Baca juga : Jokowi Belum Pikirkan Reshuffle
Baca juga : Salah Ketik Pasal Omnibus Law, Ombudsman Panggil Pemerintah
Baca juga : Masyarakat Anggap Cukup 100 Hari untuk Menilai Menteri
Bahkan Direktur Eksekutif Cikinni Studi ini mencatat banyak contoh, diantaranya yang terbaru, termasuk wacana yang digulirkan Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy tentang usul fatwa orang kaya menikahi orang miskin. Sebelumnya, dua kali blunder oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, tentang keberadaan Harun Masiku dan disusul pernyataannya tentang warga Tanjung Priok yang akhirnya nenimbulkan protes keras.
Teddy mengingatkan, pernah juga pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moedoko yang blunder dalam merespon tentang KPK dan hubungannya dengan investasi. Begitu juga pernyataan Menko Polhukum Mahfud MD dan Menteri Yasonna belum lama ini, ketika merespon pertanyaan wartawan tentang draft RUU Omnibus Law, yang menyebutkan dengan ringan 'salah ketik'. Padahal publik tak sebodoh yang mereka pikirkan, bahwa salah ketik itu (typo).
"Jadi sesuatu yang tak masuk akal, tetapi keluar dari pejabat publik yang ada di sekitar Presiden Jokowi. Jika begitu terus, bagaimana tidak menimbulkan cemo'oh yang berkepanjangan. Karena istana adalah simbol kekuasaan yang seksi untuk dikomentari dan dikritik," ujarya.
Selain itu, masih menurut Teddy, yang tidak bisa juga dilupakan adalah pernyataan dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Pof. Yudian Wahyudi yang menyatakan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila yang tak kalah kontroversial, sehingga memantik perdebatan panjang di masyarakat.
"Semua ini terjadi karena pejabat kita tidak sensitif dengan kondisi masyarakatnya. Karena itu, kami meminta kepada Presiden untuk meertibkannya," pungkas Teddy.
