KBRN, Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM siap memberikan penguatan pada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Provinsi Maluku, dalam mengantisipasi multiplier effect (dampak berantai) di bidang perekonomian menjelang beroperasinya blok migas Masela.
"Blok Masela adalah mega proyek yang tentunya akan memberikan banyak dampak perekonomian bagi masyarakat di Kabupaten Tanimbar. Koperasi dan UMKM di sana tentunya juga harus siap menyambutnya dalam arti menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menjadi mitra blok Masela," kata Sekretaris Kemenkop dan UKM, Prof Dr Rully Indrawan, usai menerima kunjungan Bupati KKT Petrus Fatlolon di Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Rully menegaskan, komitmen Kemenkop dan UKM untuk membantu penguatan KUMKM di KKT nantinya dilakukan melalui penguatan fasilitas usaha maupun SDM dan bantuan strategis lainnya agar KUMKM di KKT bisa mengimbagi perkembangan perekonomian di KKT yang akan banyak berubah dengan beroperasinya blok Masela.
“Terlebih Kabupaten Tanimbar sendiri merupakan salah satu wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Maluku, dimana sesuai arahan Presiden Jokowi, merupakan wilayah yang menjadi prioritas agar tercipta kesejahteraan berkeadilan," tegas Prof Rully.
Wilayah KKT ini secara geografis juga berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. Dulunya, KKT ini bernama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) yang resmi berubah nama menjadi KKT sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2019.
Tiga Kendala
Sementara itu, Bupati KKT Petrus Fatlolon mengatakan, kedatangannya ke Kemenkop dan UKM ini adalah mengundang Menkop dan UKM Teten Masduki untuk menghadiri rakor Koperasi dan UKM se provinsi Maluku, yang akan digelar di Saumlalki KKT pada 3 Maret 2020.
"Sekaligus kami meminta bantuan penguatan pelaku ekonomi di KKT yang mayoritasnya adalah koperasi dan UMKM," kata Petrus.
Saat ini katanya jumlah jumlah penduduk 127.279 jiwa, dimana jumlah UMKM-nya sekitar 700 sampai 800 orang. Sedang Koperasi ada 184 yang 160 koperasinya masih aktif. Potensi perekonomian rakyat yang bisa dikembangkan adalah di bidang perikanan, pertanian dan pariwisata.
“Kami juga memiliki 227 pulau yang bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata," tambahnya.
Petrus memaparkan setidaknya ada tiga kendala yang dihadapi pemerintah KKT dalam mengembangkan perekonomian rakyat di daerahnya.
“Pertama masalah kesiapan SDM, lalu masalah permodalan dan ketiga masalah sarana dan prasarana yang masih minim," tambahnya.
Petrus menegaskan pihaknya ingin segera melakukan penguatan perekonomian rakyat KKT, apalagi ada instruksi dari Presiden agar ada percepatan beroperasinya blok Masela.
“Awalnya direncanakan tahun 2026 namun kami berusaha agar 2024 di akhir masa pemerintahan, Presiden bisa meresmikan ekspor perdana LNG blok Masela ini," katanya.
Berdasarkan data SKK Migas, pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela mampu menciptakan dampak berantai bagi perekonomian nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dari sisi Produk Domestik Bruto (PDB), dampak produksi gas Blok Masela yang dimulai dari 2022 sampai 2055 mencapai USD 153,6 miliar. Terdiri dari masa konstruksi (2022-2027) sebesar USD 7,5 miliar dan masa operasi (2027-2055) USD 146,1 miliar.
Dari sisi pendapatan rumah tangga diproyeksi mencapai sebesar USD 33,2 miliar. Terdiri dari masa konstruksi sebesar USD 3,1 miliar. Pada masa operasi diproyeksi mencapai USD 30 miliar.
Sebelumnya, dengan total investasi Blok Masela yang mencapai USD 19,8 miliar, pemerintah Republik Indonesia berencana untuk lebih meningkatkan jaringan energi melalui pengembangan pipa gas dan infrastruktur listrik di seluruh negeri, dari Sabang ke Merauke dan dari Miangas ke Pulau Rote.
/1dey6w4qal7a26f.jpeg)
