RRI News Portal

KBRN, Jakarta : Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro angkat bicara mengenai rencana kebijakan pemerintah menggunakan influencer atau buzzer di era demokrasi sekarang ini.

Terbaru, Menko Perekonomian RI, Airlanga Hartarto merencanakan menggelontorkan uang negara sebanyak Rp72 miliar untuk influencer dengan alasan mendongkrak pariwisata Indonesia di tengah ancaman virus Corona Novel 2019 yang terjadi di tahun 2020 ini.

Namun, istilah influencer telah melekat pada pikiran masyarakat Indonesia terkait buzzer rupiah atau sebutannya, “BuzzeRp”. Lini masa tak jarang menyinggung keberadaan “BuzzeRp” kala pemerintah mengalami suatu kontra dari masyarakat, atau netizen melalui media sosial. Mereka para “BuzzeRp” acap kali membela pemerintah tanpa alasan mendasar, apalagi objektif.

Baca juga : Rencana Anggaran Rp 72 M Buat 'Influencer' Pariwisata, Netizen Indonesia 'Ngamuk'

“Pertanyaan ini krusial. Jangan sampai mengingatkan kita semua pada sistem otoritarian,” kata Siti kepada RRI.co.id, Rabu (26/2/2020).

Selama ini, pemerintah tidak pernah membuka mengenai anggaran para influencer atau buzzer mereka. Padahal, dalam sistem penyaluran informasi, setiap lembaga hingga kementerian sudah memiliki petugas dalam bidang hubungan masyarakat atau humas.

Siti juga mangamini, selama ini kehadiran influencer yang disebut pemerintah, dan buzzer yang disebut rakyat telah membuat suatu pembungkaman di tengah sistem demokrasi. 

Banyak pandangan kritis dibungkam oleh buzzer demi menyelamatkan pemerintah semata dari kondisi terpuruk masyarakat Indonesia dalam kenyataannya.

“Itu kan, cara cara sistem otoritarian. Dengan sistem demokrasi, justru kejujuran yang harus dikedepankan. Karena apa? Satu, demokrasi mengedepankan partisipasi. Dua, adalah kompetisi, kontestasi. Tiga, adalah representasi,” terang Siti.

Partisipasi, kata dia, itu ditunjukkan dalam hak politik rakyat yang digunakan dalam pemilu. Kompetisi adalah pemilu itu sendiri. Representasi adalah kehadiran di institusi, seperti di DPR/DPRD dan selanjutnya.

“Jadi, menurut saya, transparansi dan akuntabilitas itu dikedepankan, diprioritaskan oleh pemerintah yang bersungguh-sungguh membangun demokrasi. Karena sistem demokrasi mensyaratkan good governance (pemerintahan yang bagus),” ujar dia.

“Jadi, kalau kerjanya masih mendanai influencer, buzzer, yang kerjanya adalah membungkam rakyat agar tidak kritis lagi dengan pemerintah, ini adalah bertolak belakang dengan niatan untuk membangun sumber daya manusia (SDM). Jadi, SDM ini tidak dicerdaskan. Justru dikooptasi, itu caranya state corporatism di era Orde Baru,” sambung dia.

Baca juga : Puluhan Miliar untuk Influencer, Fadli Zon Bilang Salah Resep!

Cara Orba itu, lanjutnya, bakal mendominasi dengan berbagai kekuatan seluruh sepak terjang pemerintah jika ada penghalang.

“Termasuk, maintaining status quo,” tegas Siti.

Airlangga menjelaskan, anggaran Rp72 miliar itu bagian dari insentif untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp298,5 miliar.

Rinciannya untuk subsidi diskon tiket pesawat Rp98,5 miliar, anggaran promosi Rp 103 miliar, kegiatan kepariwisataan sebesar Rp25 miliar, hingga menggunakan jasa pemengaruh.

"Dan media relation dan influencer sebesar Rp 72 miliar," kata Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, (25/2/2020).

Sementara, pertumbuhan ekonomi Indonesia perkapita masih di angak 5%. Tapi, pemerintah juga kembali berani mengeluarkan biaya besar di dalam persoalan ekonomi dalam negeri.

Angka Rp72 miliar tidak kecil di tengah kemiskinan pendudk Indonesia yang masih di angka 10 juta jiwa, menurut data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). 

"Ya, besar (Rp72 miliar). Itu untuk mengentaskan kemiskinan juga, seharusnya. Katanya kan, membangun nilai-nilai Pancasila. 'Saya Indonesia, saya Pancasila'. Masa, yang kayak gitu diurusin sih?," kata Siti Zuhro penuh tanya.

Praktik “Give Away” Buzzer

Lini masa Twitter selama ini banyak kegiatan tak jelas terkait GA atau give away, sebutan bagi buzzer yang ingin manaikkan tagar dari suatu isu tertentu. Tak hanya politik. Bahakn juga tak sedikit tagar hanya untuk bahan candaan netizen.

Salah satunya yang hadir hari ini, Rabu (26/2/2020). Salah satu GA dari pemilik akun bernama @AhlamSarahhh yang ingin mempopilerkan hastag “OmnibusLawUntukRakyat”.

“GA cepat tapi santuy. ADA SALDO (pulsa provider, red) 25K untuk 1 orang. *RT, *RT 2x nama teman kamu + #OmnibusLawUntukRakyat End dadakan ya. Gutlak,” tulis akun @AhlamSarahhh.

Persoalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law pada dasarnya masih perlu kajian mendalam dari pemerinatah. Apalagi, demonstrasi telah dilakukan para buruh dalam menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, pada Rabu (12/2/2020).

Menurut rencana, buruh juga bakal turun ke jalan lagi, pada Maret 2020 mendatang.

Sementara itu, lini masa masih banyak dihantui para buzzer dengan berbagai alasan mendukung pemerintah tanpa objektif.