RRI News Portal

KBRN, Jakarta : Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pro Demokrasi (Prodem), Satyo Purwanto menilai, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang membatasi kegiatan jurnalistik dalam persidangan merupakan kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Keputusan ini langkah mundur dalam proses demokratisasi di negara ini , kita sama-sama tau yang menjadi pilar demokrasi adalah kemerdekaan pers. Hari ini negara kita belum terbebas dari praktik KKN, tidak terkecuali itu diranah peradilan. Maka kalau ada larangan seperti ini, ngaur namanya," ujar Satyo pada Pro3 RRI, Kamis (27/2/2020).

Dengan pilar demokrasi, kata aktivis 98 yang karib disapa Komeng ini, media tentu menjadi alat dan sarana krontrol guna memastikan peradilan dapat berjalan dengan bersih dan adil.

"Kalau dilarang meliput dan mengambil gambar, siapa yang mengawasi peradilan," kata Komeng.

BACA JUGA : YLBHI Anggap Larangan Foto di Persidangan Akan Perbanyak Mafia Peradilan

Diberitakan, Surat Edaran Dirjend Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan yang ditandatangani pada 7 Februari 2020 mengatur ketentuan mengenai Tata Tertib Umum dan Tata Tertib Persidangan.

Bagian I angka 3 Tata Tertib Umum isi surat edaran itu berbunyi, "Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan,"

Sementara pada bagian II angka 9 Tata Tertib Persidangan dikatakan, "Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 7 bersifat suatu tindakan pidana, akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya,"

Ada pun angka 7 mengatur, "Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat." (Foto : Suasana Persidangan/Ant)