Baca Juga :Bawaslu Jabar Awasi Praktek Promosi dan Mutasi PNS
Fritz menyebut, dengan kecenderungan perbedaan persoalan di masing-masing daerah, maka dengan IKP setiap program pengawasan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan.
"Kan setiap daerah punya persoalan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dengan satu jenis program pengawasan untuk seluruh Indoensia saja, harus dimodifikasi sesuai kebutuhan dan konteks daerah itu masing-masing," katanya.
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 sendiri diluncurkan akhir Februari lalu. Dalam penelitian, Bawaslu menitikberatkan dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Ada tiga kategori kerawanan yang dibagi ke dalam enam level.
Hasil penelitian IKP Pilkada 2020 menyoroti dari 261 Kabupaten/Kota didapati tiga daerah yang memiliki kerawanan level tertinggi yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju dan Kota Makassar. Sedangkan daerah dengan kerawanan level terendah adalah Kabupaten Lombok Utara.
Tak hanya itu, IKP Pilkada 2020 juga menunjukkan dari 9 provinsi yang mengadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Hasilnya, Provinsi Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan kerawanan paling tinggi, sedangkan Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan kerawanan terendah. (Foto : rri.co.id)
/e7z4mrtqlvtv1ht.jpeg)
