KBRN, Jakarta : Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menilai penolakan pelaksanaan rapid test virus corona kepada para anggota DPR RI beserta keluarganya, oleh beberapa fraksi sebagai aksi gagah-gagahan.
Untuk itu, dipastikannya bahwa Fraksi PPP DPR tak akan melakukan hal yang sama.
"PPP tidak mau ambil popularitas dengan gagah-gagahan menolak. Tapi nanti kalau diadakan, terus ada anggotanya yang minta test paling duluan," tegasnya, Selasa (24/3/2020).
Perlu diketahui, sejauh ini, ada beberapa fraksi di DPR yang telah tegas menolak rapid test Corona bagi anggota DPR RI. Diantaranya adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Arsul menegaskan, rapid test virus corona atau COVID-19 yang dijalankan oleh para anggota DPR RI beserta keluarganya sama sekali tidak menempatkan mereka sebagai warga negara yang diistimewakan.
"Bagi saya rapid test COVID-19 bagi anggota DPR dan keluarganya dilakukan dengan cara yang tidak menempatkan mereka sebagai warga masyarakat istimewa," tegasnya.
Pasalnya menurut dia, berdasarkan informasi yang diterima langsung dari pimpinan DPR RI, anggaran dari tes yang rencananya berlangsung pada hari Kamis dan Jumat itu sama sekali bukan dari negara. Melainkan iuran dari para anggota dewan.
"DPR membeli (rapit test kit) dari iuran sebagian anggotanya," ungkap Arsul.
Dari iuran anggota tersebut, lanjut Arsul, DPR membeli 40 ribu unit rapit test kit dari China. Rencananya, 25 sampai 30 ribu dari rapit test kit itu akan disumbangkan DPR kepada berbagai pihak seperti Rumah Sakit, pemerintah daerah dan lain-lain.
"Ini tidak pakai dana APBN atau anggaran negara DPR ya. Jadi DPR bukan hanya mau pentingkan anggotanya sendiri," tegasnya lagi.
Sebelumnya, Sekjen DPR RI, Indra Iskandar mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk melakukan rapid test corona kepada seluruh anggota dewan dan keluarganya.
Terkait itu, Arsul yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan bahwa rapid test Corona hanya diprioritaskan bagi mereka yang kurang sehat. Utamanya mereka yang merasa mengalami gejala tidak biasa pada tubuhnya. Pelaksanaannya pun diselenggarakan bersamaan dengan rapid test terhadap masyarakat luas yang dilakukan oleh pemerintah.
"Test kepada anggota DPR diprioritaskan bagi yang kurang sehat, merasa ada gejala yang tidak biasa pada tubuhnya, dan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan rapid test untuk warga masyarakat oleh pemerintah," jelasnya.
Adapun menyangkut penolakan publik atas hal tersebut, menurut Arsul, hal itu tercipta karena adanya komunikasi publik Sekjen DPR yang kurang tepat. Maka dari itu, Arsul menegaskan bahwa PPP mendesak Kesekjenan DPR RI untuk melakukan klarifikasi.
"PPP ingin Kesekjenan DPR perlu lakukan koreksi dulu. PPP hanya ingin menekankan bahwa anggota DPR dan semua yang ada di DPR termasuk rekan-rekan media, pedagang di Pujasera DPR diberi kesempatan yang sama untuk test," desak Arsul.
Untuk itu, dipastikannya bahwa Fraksi PPP DPR tak akan melakukan hal yang sama.
"PPP tidak mau ambil popularitas dengan gagah-gagahan menolak. Tapi nanti kalau diadakan, terus ada anggotanya yang minta test paling duluan," tegasnya, Selasa (24/3/2020).
Perlu diketahui, sejauh ini, ada beberapa fraksi di DPR yang telah tegas menolak rapid test Corona bagi anggota DPR RI. Diantaranya adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Arsul menegaskan, rapid test virus corona atau COVID-19 yang dijalankan oleh para anggota DPR RI beserta keluarganya sama sekali tidak menempatkan mereka sebagai warga negara yang diistimewakan.
"Bagi saya rapid test COVID-19 bagi anggota DPR dan keluarganya dilakukan dengan cara yang tidak menempatkan mereka sebagai warga masyarakat istimewa," tegasnya.
Pasalnya menurut dia, berdasarkan informasi yang diterima langsung dari pimpinan DPR RI, anggaran dari tes yang rencananya berlangsung pada hari Kamis dan Jumat itu sama sekali bukan dari negara. Melainkan iuran dari para anggota dewan.
"DPR membeli (rapit test kit) dari iuran sebagian anggotanya," ungkap Arsul.
Dari iuran anggota tersebut, lanjut Arsul, DPR membeli 40 ribu unit rapit test kit dari China. Rencananya, 25 sampai 30 ribu dari rapit test kit itu akan disumbangkan DPR kepada berbagai pihak seperti Rumah Sakit, pemerintah daerah dan lain-lain.
"Ini tidak pakai dana APBN atau anggaran negara DPR ya. Jadi DPR bukan hanya mau pentingkan anggotanya sendiri," tegasnya lagi.
Sebelumnya, Sekjen DPR RI, Indra Iskandar mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk melakukan rapid test corona kepada seluruh anggota dewan dan keluarganya.
Terkait itu, Arsul yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan bahwa rapid test Corona hanya diprioritaskan bagi mereka yang kurang sehat. Utamanya mereka yang merasa mengalami gejala tidak biasa pada tubuhnya. Pelaksanaannya pun diselenggarakan bersamaan dengan rapid test terhadap masyarakat luas yang dilakukan oleh pemerintah.
"Test kepada anggota DPR diprioritaskan bagi yang kurang sehat, merasa ada gejala yang tidak biasa pada tubuhnya, dan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan rapid test untuk warga masyarakat oleh pemerintah," jelasnya.
Adapun menyangkut penolakan publik atas hal tersebut, menurut Arsul, hal itu tercipta karena adanya komunikasi publik Sekjen DPR yang kurang tepat. Maka dari itu, Arsul menegaskan bahwa PPP mendesak Kesekjenan DPR RI untuk melakukan klarifikasi.
"PPP ingin Kesekjenan DPR perlu lakukan koreksi dulu. PPP hanya ingin menekankan bahwa anggota DPR dan semua yang ada di DPR termasuk rekan-rekan media, pedagang di Pujasera DPR diberi kesempatan yang sama untuk test," desak Arsul.
