• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Kemungkinan Presiden Joko Widodo Menerbitkan Perpu Terkait Pengesahaan Revisi UU KPK

7 October
15:05 2019
1 Votes (1)

KBRN, Jakarta : Ada temuan menarik dari hasil penelitian Lembaga Survey Indonesia, LSI yang perlu dipertimbangkan Presiden Joko Widodo terkait Perpu tentang KPK.  

Dalam survey LSI disebut bahwa 76 persen lebih responden setuju bila Presiden menerbitkan Perpu mengenai KPK sebagai bentuk koreksi atas pengesahan Revisi UU KPK bulan lalu. Hasil penelitian itu setidaknya sejalan dengan tuntutan aksi mahasiswa belum lama ini.  

Pandangan publik dan mahasiswa yang sejalan memang layak dipertimbangkan oleh Presiden. Tidak ada hubungannya antara tuntutan mahasiswa dengan aksi ikutan lain yang diduga ikut terkait revisi UU KPK.  

Bila itu ada, maka harus dipisahkan, sebab apa yang menjadi tuntutan mahasiswa sejalan dengan pandangan publik dalam penelitian LSI dan tidak ada kaitannya dengan dugaan menggagalkan pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang.
Selain itu juga, tidak perlu ada pandangan yang tidak relevan bahwa penerbitan Perpu terkait pengesahan revisi UU KPK akan berujung pada pemakzulan Presiden.  

Sangat jelas bahwa Parlemen periode lalu sudah tutup buku dan diganti parlemen baru. Bahkan Parlemen baru saat ini, dipimpin Puan Maharani yang partainya sama dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan ketua MPR nya pun dari kubu koalisi Presiden Joko Widodo.
 

Jumlah total mayoritas anggota parlemen juga berasal dari koalisi pendukung presiden Joko Widodo. Maka, asumsi pemakzulan akan menjadi aneh. Tinggal sekarang adalah kehendak politik Presiden Joko Widodo sendiri.  

Bila mengikuti pandangan publik dan tuntutan mahasiswa maka Perpu tersebut perlu diterbitkan, namun bila Presiden Joko Widodo tidak menerbitkan Perpu maka itu juga Hak dan Wewenang Presiden.
 

Artinya, bisa jadi Presiden punya pandangan khusus mengenai KPK dan berani menjamin bahwa dalam 5 tahun ke depan, pemberantasan korupsi di Indonesia akan lebih baik bila tidak ada Perpu.
 

Atau bisa jadi, agar semua pihak tetap bermartabat, baik Presiden, Publik, Parlemen dan Mahasiswa, maka sama-sama menunggu sikap dan putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materil revisi UU KPK tersebut.
 

Putusan MK ini menjadi menarik, karena semua pihak tidak akan merasa kehilangan martabat.

Tentang Penulis

Widhie Kurniawan

Kapuspem RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00