• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Bupati Lampung Utara Kena OTT KPK Atas Dugaan Korupsi dan Gratifikasi

8 October
15:07 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Hanya sekitar satu pekan lagi Undang-Undang baru KPK hasil revisi akan segera berlaku. Tanggal 17 Oktober adalah masa yang ditunggu-tunggu pendukung Revisi Undang-Undang KPK, agar segera diterapkan.  

Harapan itu jelas sekali ditunggu, sebab dengan penerapan Revisi UU KPK, salah satu hal yang menjadi momok banyak pelaku korupsi adalah wewenang penyadapan. Banyak pelaku korupsi tidak dapat berkutik dengan wewenang penyadapan KPK.
 

Adanya laporan masyarakat, merupakan langkah awal KPK untuk melakukan penyelidikan. Di dalam penyelidikan tersebut, ada kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan. Statusnya dapat ditingkatkan menjadi penyidikan.
 

Operasi Tangkap Tangan,  adalah hasil kerja KPK yang tidak lepas dari kewenangan penyadapan. Kasus Bupati La
mpung Utara baru-baru ini, bisa jadi merupakan rangkaian dari penyadapan.
KPK bisa tahu secara detail jam, lokasi, hari dan siapa saja yang melakukan transaksi ilegal korupsi melalui penyadapan.  

Bupati Lampung Utara memang apes. Dirinya kena OTT hanya tinggal sekitar satu pekan jelang berlakunya UU KPK hasil revisi. Mungkin, OTT Bupati Lampung Utara,  Agung  Ilmu Mangkunegara, sebagai yang terakhir pada era UU KPK lama.  

Mulai 17 Oktober, kondisinya sudah beda. Kekuatan OTT ada pada penyelidikan melalui penyadapan. Dengan berlakunya UU KPK hasil revisi, segala penyadapan harus izin tertulis Dewan Pengawas. Bisa diterima dan bisa ditolak.

Nah, Dewan Pengawas ini tidak mudah untuk menjamin independensinya, sebab ia orangnya Presiden yang ditunjuk sendiri oleh Presiden.
Di sinilah sesungguhnya hal yang menjadi keberatan elemen sipil dan mahasiswa.

Elemen sipil sudah menyuarakan pandangannya dan mahasiswa sudah pula menunjukkan perasaanya, namun Presiden tetap kukuh hingga saat ini untuk memberlakukan UU baru KPK 17 Oktober mendatang.
 

Kasihan Bupati Lampung Utara, kena OTT melalui mekanisme dalam UU lama. Seandainya UU KPK hasil revisi lebih cepat diberlakukan, bisa jadi ia tidak kena OTT. Tapi itu hanya seandainya. Bisa benar dan bisa salah.  

Kata pegiat anti korupsi, Pusat Kajian Anti Korupsi ‘PUKAT’ UGM, Zaenal Arifin Mochtar, selesai sudah era OTT oleh KPK, karena OTT akan mati. Dan Bupati Lampung Utara, adalah orang terakhir yang kena OTT KPK pada periode Undang-Undang lama.
 

Semoga tanggal 17 Oktober lebih cepat datang.

Tentang Penulis

Widhie Kurniawan

Kapuspem RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00