• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Polemik Status Kewarganegaraan Eks Anggota ISIS

15 February
07:36 2020

KBRN, Jakarta : Perdebatan soal rencana pemulangan WNI eks ISIS seharusnya tidak dibiarkan liar di ranah media massa mainstream dan media sosial.
 
Fadli Zon mendukung pemulangan, serupa dengan ketua Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Taufan Damanik. Tinjauannya adalah tanggung jawab negara dan HAM, sebab menurut mereka statusnya masih WNI, sedangkan Presiden Joko Widodo sudah menyatakan sikapnya, sebelum RATAS yakni menolak rencana pemulangan tersebut.

Pemaknaan aspek sosial, politik, hukum dan keamanan sebenarnya sudah jelas. Karena itu, diskursus mengenai pemulangan mereka tidak boleh berdasarkan asumsi dan konsep belaka, namun harus berdasarkan kajian riil kondisi di lapangan.

Hal ini menjadi penting agar tidak ada dampak besar di kemudian hari, atau setidaknya meminimalisir apa yang akan terjadi. Soal status kewarganegaraan misalnya, perlu diperjelas, apakah mereka masih WNI atau bukan WNI. Sebab beberapa pihak menyebut nama mereka adalah WNI eks ISIS.

Ini perlu jelas, apakah mereka WNI atau orang asal Indonesia atau orang Indonesia? Bila menyebut WNI eks ISIS, maka jelas hal itu jadi tanggung jawab pemerintah, sebab statusnya WNI.

Sedangkan bila disebut orang asal Indonesia atau orang Indonesia, maka berarti mereka itu belum tentu sebagai WNI. Sebutlah beberapa orang Indonesia yang pindah kewarganegaraan di Eropa atau Amerika. Statusnya sudah warga negara setempat, tapi penyebutannya hanya orang indonesia.

Kemudian, ketika menyebut eks ISIS. Bagaimana membuktikan mereka anggota ISIS atau sudah eks ISIS. Apakah ISIS menerbitkan kartu keanggotaan? Apa buktinya seseorang sudah disebut Eks?

Disinilah maka, pembicaraannya bukan sekedar berwacana di media massa atau media sosial, tapi semua berdasar prespektif sosial, keamanan, dan hukum yang jelas. Pemerintah perlu melakukan tinjauan langsung ke lokasi yang disebut Eks ISIS tersebut.

Pastikan dimana mereka berada, cek statusnya, dan tanyakan apa maunya. Lalu, berapa jumlah mereka sebenarnnya? Jangan-jangan pemerintah tidak tahu dimana pastinya posisi mereka yang disebut eks ISIS tersebut dan jangan-jangan pemerintah juga sekedar berwacana.

Naskah Oleh : Widhie Kurniawan/Redaktur Senior RRI

Tentang Penulis

Mosita Dwi Septiasputri

Mositadwis@gmail.com

00:00:00 / 00:00:00