KBRN, Rembang : Plan Internasional Indonesia akan mengakhiri program Yes I Do di Rembang pada Oktober 2020 mendatang. Capaian dari program itupun cukup memuaskan dengan menekan angka perkawinan dini di empat desa Binaan hingga 85 persen.
Hal itu terungkap pada pertemuan laporan program dan diskusi keberlanjutan Upaya penurunan angka perkawinan usia anak melalui program "Yes I Do" di aula lantai 4 Kantor Bupati Rembang, Kamis (20/2/2020).
Project Manager Yes I Do dari Plan Internasional Indonesia Budi Kurniawan dalam kegiatan itu menyebutkan empat desa dari 2 Kecamatan yang menjadi binaan, rata-rata pernikahan dini hanya menyisakan 1 bahkan nol kasus. Desa tersebut yakni Desa Menoro Kecamatan dan Mojosari dari kecamatan Sedan, kemudian Desa Woro dan Desa Ngasinan Kecamatan Kragan.
Budi berharap pada tahun terakhir program ini, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang telah dibetuk di desa- desa terus berfungsi untuk kedepannya. Yang terpenting yaitu KPAD dapat membuat laporan dalam penggunaan dana desa untuk menciptakan kegiatan positif bagi anak-anak.
"Dana desa kan besar, KPAD harus bisa menginisiatif pembuatan kegiatan kelas bisnis bagi anak-anak muda. Tujuannya bukan untuk dapat uangnya, tapi anak-anak itu punya kegiatan kesibukan yang positif. Jadi tidak mikir lagi untuk menikah, sekarang kan kegiatan kosong pacaran. Sekarang diarahkan untuk bisnis, disamping mereka mengisi waktu luang juga dapat penghasilan dan menabung sendiri," ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang Dwi Wahyuni mengungkapkan salah satu strategi pemkab untuk mereplikasi keberhasilan di empat desa binaan Plan yakni dengan membuat pakta integritas. Pakta integritas ini nantinya akan mengikat seluruh Desa dan Kelurahan sampai Kecamatan serta Pemkab berkomitmen mencegah perkawinan anak usia dini.
"Tadi sudah sepakat akan menggelar workshop memberikan penjelasan kepada kepala desa yang baru. Setelah dijelaskan juga ditunjukan testimoni dari warga yang sudah menjalankan program Yes I Do tersebut nanti akan menguatkan komitmen itu, " bebernya.
Pemkab juga menyasar dunia pendidikan dimana lama waktu sekolah anak sangat penting untuk mencegah perkawinan anak usia dini. Disamping itu juga untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di Rembang.
"Program ini kan ada tiga kegiatan, yang satu lembaga desa, sekolah dan wirausaha anak muda. Nah yang sekolah selama inikan pilot project nya SMP, padahal kita ada SMA, pak Bupati ingin meningkatkan IPM di Rembang. Kalau lama sekolah meningkatkan rata- rata perkawinan usia dini turun, " terangnya.
Nantinya sekolah diberikan program untuk mengetahui tumbuh kembang anak dan kesehatan reproduksi remaja melalui Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan guru Bimbingan Konseling (BK).
Dari sisi wirausaha muda, keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) akan dimaksimalkan. Menurutnya ketika anak sudah memiliki jiwa wirausaha, mereka akan sadar bahwa rumah tangga juga memerlukan pondasi ekonomi mandiri terlebih dulu. (Mifta)
Hal itu terungkap pada pertemuan laporan program dan diskusi keberlanjutan Upaya penurunan angka perkawinan usia anak melalui program "Yes I Do" di aula lantai 4 Kantor Bupati Rembang, Kamis (20/2/2020).
Project Manager Yes I Do dari Plan Internasional Indonesia Budi Kurniawan dalam kegiatan itu menyebutkan empat desa dari 2 Kecamatan yang menjadi binaan, rata-rata pernikahan dini hanya menyisakan 1 bahkan nol kasus. Desa tersebut yakni Desa Menoro Kecamatan dan Mojosari dari kecamatan Sedan, kemudian Desa Woro dan Desa Ngasinan Kecamatan Kragan.
Budi berharap pada tahun terakhir program ini, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang telah dibetuk di desa- desa terus berfungsi untuk kedepannya. Yang terpenting yaitu KPAD dapat membuat laporan dalam penggunaan dana desa untuk menciptakan kegiatan positif bagi anak-anak.
"Dana desa kan besar, KPAD harus bisa menginisiatif pembuatan kegiatan kelas bisnis bagi anak-anak muda. Tujuannya bukan untuk dapat uangnya, tapi anak-anak itu punya kegiatan kesibukan yang positif. Jadi tidak mikir lagi untuk menikah, sekarang kan kegiatan kosong pacaran. Sekarang diarahkan untuk bisnis, disamping mereka mengisi waktu luang juga dapat penghasilan dan menabung sendiri," ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang Dwi Wahyuni mengungkapkan salah satu strategi pemkab untuk mereplikasi keberhasilan di empat desa binaan Plan yakni dengan membuat pakta integritas. Pakta integritas ini nantinya akan mengikat seluruh Desa dan Kelurahan sampai Kecamatan serta Pemkab berkomitmen mencegah perkawinan anak usia dini.
"Tadi sudah sepakat akan menggelar workshop memberikan penjelasan kepada kepala desa yang baru. Setelah dijelaskan juga ditunjukan testimoni dari warga yang sudah menjalankan program Yes I Do tersebut nanti akan menguatkan komitmen itu, " bebernya.
Pemkab juga menyasar dunia pendidikan dimana lama waktu sekolah anak sangat penting untuk mencegah perkawinan anak usia dini. Disamping itu juga untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di Rembang.
"Program ini kan ada tiga kegiatan, yang satu lembaga desa, sekolah dan wirausaha anak muda. Nah yang sekolah selama inikan pilot project nya SMP, padahal kita ada SMA, pak Bupati ingin meningkatkan IPM di Rembang. Kalau lama sekolah meningkatkan rata- rata perkawinan usia dini turun, " terangnya.
Nantinya sekolah diberikan program untuk mengetahui tumbuh kembang anak dan kesehatan reproduksi remaja melalui Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan guru Bimbingan Konseling (BK).
Dari sisi wirausaha muda, keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) akan dimaksimalkan. Menurutnya ketika anak sudah memiliki jiwa wirausaha, mereka akan sadar bahwa rumah tangga juga memerlukan pondasi ekonomi mandiri terlebih dulu. (Mifta)
