KBRN, Pangkalpinang; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Forum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan, Kamis (4/4/2019).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menggali data dan permasalahan dilapangan terkait pengawasan tindak pidana kelautan dan perikanan di wilayah perairan Bangka Belitung.
Kepala DKP Babel, Dasminto menyebutkan forum ini merupakan forum yang sangat strategis. "Ketika kewenangan pengawasan laut hingga 12 mill berada di tangan provinsi, saya memandang forum ini sebagai langkah strategis untuk saling bersinergi antara DKP, Polairud dan TNI AL juga pihak-pihak terkait lainnya," ujar Dasminto di Kantor DKP Babel, Kamis (4/4/2019)
Menurutnya dengan saling bersinergi akan dapat mencegah dan mengurangi tindak pidana yang terjadi di perairan Babel.
Pada kesempatan yang sama Kasubdit Penegakan Hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung, AKBP Irwan Nasution menyebutkan tahun 2018 lalu terdapat 16 kasus perkara tindak pidana perikanan yang disidik. Menurutnya pelanggaran yang banyak terjadi diantaranya penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai.
Selain itu Irwan menerangkan kendala dalam proses penanganan perkara tindak pidana perikanan yang umum terjadi adalah sering ditemukannya perbedaan kasat mata ukuran kapal.
"Kalau dilihat secara fisik ukuran kapal diperkirakan 15 GT bahkan ada yang diperkirakan 20 GT namun dalam dokumen kapal hanya 10 GT, ini tentu menyulitkan karena untuk kapal dibawah 10 GT kategori nelayan tradisional jadi kita hanya memberikan imbauan," ungkap Irwan.
Ia menambahkan Direktorat Polairud Polda Babel telah melakukan beberapa langkah untuk mencegah tindak pidana perikanan. "Salah satu upaya pencegahan adalah dengan memetakan wilayah atau zona rawan pelanggaran," ujarnya.
Selain itu pihaknya juga telah membuat terobosan kreatif dengan membuat aplikasi POLSANE yang bermanfaat bagi masyarakat pesisir dan nelayan dengan tujuan memberikan kemudahan dalam pelaporan dan respon cepat yang berbasis IT.
Kegiatan Forum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dihadiri oleh peserta dari Direktorat Polairud Polda Babel, Komandan Kapal Manau TNI Al, Satker Pengawas KKP, penyidik pegawai negeri sipil perikanan, pengawas perikanan DKP Babel dan perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten dan Kota se Babel. (Mutiah/LG)
Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menggali data dan permasalahan dilapangan terkait pengawasan tindak pidana kelautan dan perikanan di wilayah perairan Bangka Belitung.
Kepala DKP Babel, Dasminto menyebutkan forum ini merupakan forum yang sangat strategis. "Ketika kewenangan pengawasan laut hingga 12 mill berada di tangan provinsi, saya memandang forum ini sebagai langkah strategis untuk saling bersinergi antara DKP, Polairud dan TNI AL juga pihak-pihak terkait lainnya," ujar Dasminto di Kantor DKP Babel, Kamis (4/4/2019)
Menurutnya dengan saling bersinergi akan dapat mencegah dan mengurangi tindak pidana yang terjadi di perairan Babel.
Pada kesempatan yang sama Kasubdit Penegakan Hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung, AKBP Irwan Nasution menyebutkan tahun 2018 lalu terdapat 16 kasus perkara tindak pidana perikanan yang disidik. Menurutnya pelanggaran yang banyak terjadi diantaranya penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai.
Selain itu Irwan menerangkan kendala dalam proses penanganan perkara tindak pidana perikanan yang umum terjadi adalah sering ditemukannya perbedaan kasat mata ukuran kapal.
"Kalau dilihat secara fisik ukuran kapal diperkirakan 15 GT bahkan ada yang diperkirakan 20 GT namun dalam dokumen kapal hanya 10 GT, ini tentu menyulitkan karena untuk kapal dibawah 10 GT kategori nelayan tradisional jadi kita hanya memberikan imbauan," ungkap Irwan.
Ia menambahkan Direktorat Polairud Polda Babel telah melakukan beberapa langkah untuk mencegah tindak pidana perikanan. "Salah satu upaya pencegahan adalah dengan memetakan wilayah atau zona rawan pelanggaran," ujarnya.
Selain itu pihaknya juga telah membuat terobosan kreatif dengan membuat aplikasi POLSANE yang bermanfaat bagi masyarakat pesisir dan nelayan dengan tujuan memberikan kemudahan dalam pelaporan dan respon cepat yang berbasis IT.
Kegiatan Forum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dihadiri oleh peserta dari Direktorat Polairud Polda Babel, Komandan Kapal Manau TNI Al, Satker Pengawas KKP, penyidik pegawai negeri sipil perikanan, pengawas perikanan DKP Babel dan perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten dan Kota se Babel. (Mutiah/LG)
